JOMBANG, POSKOTA.CO.ID — Sejumlah ulama dan tokoh Nahdliyin menggelar Halaqah Refleksi Kepemimpinan PBNU di Aula Universitas Darul Ulum, Jombang, pada Rabu (26/8/2026). Kegiatan tersebut berlangsung sehari sebelum pembukaan Muktamar NU ke-35 dan menjadi ruang evaluasi terhadap perjalanan kepemimpinan PBNU.
Halaqah yang digelar Forum Ulama Nahdliyin (FUN) itu diikuti ratusan kiai pengasuh pondok pesantren, tokoh NU, pengurus badan otonom NU, serta warga Nahdliyin yang berada di Jombang menjelang pelaksanaan Muktamar NU ke-35.
Ketua FUN KH Mujib Qulyubi mengatakan, forum tersebut merupakan bagian dari ikhtiar untuk melakukan refleksi terhadap kondisi organisasi. Menurutnya, kritik dan evaluasi diperlukan ketika terdapat persoalan yang dinilai perlu diperbaiki.
“Apabila melihat kemungkaran maka ubahlah dengan kekuasaan, jika tidak bisa, maka dengan lisan. Jika tidak bisa, maka selemah-lemahnya iman adalah dengan hati,” ujar KH Mujib.
Baca Juga: Jelang Muktamar NU, Ulama Nahdliyyin Serukan Penolakan Politik Uang
Ia juga menyinggung pengunduran diri Rois Syuriyah PWNU Provinsi Gorontalo, dr KH Burhanudin Umar, yang disebut tidak kuat melihat konflik di kalangan elite organisasi.
“Karena tidak kuat melihat pertengkaran elit-elit kita, maka mengundurkan diri sebagai Rois Syuriyah. Mudah-mudahan sekecil apa pun ikhtiar kita, semoga upaya NU Kultural kita ini dicatat sebagai bagian dari perjuangan tersebut,” katanya.
Tokoh NU Andi Najmi Fuadi mengatakan, tema refleksi kepemimpinan sengaja diangkat sehari sebelum Muktamar NU ke-35. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi masukan bagi para muktamirin dalam menentukan arah organisasi ke depan.
Dalam forum tersebut, sejumlah pembicara menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan PBNU saat ini. Pengasuh Pondok Pesantren Wali Salatiga KH Anis Maftuhin bahkan meminta peserta muktamar tidak memilih kembali kepemimpinan yang ada.
Baca Juga: Jelang Muktamar NU, Idrus Marham Dorong Kepengurusan Baru Maksimalkan Potensi Kader
“Pemimpin sekarang la qowiyyan walaa amiinan. Jangan dipilih kembali,” ujar Kiai Anis.
Ia menilai kondisi organisasi perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, muncul berbagai persoalan yang membuat sebagian ulama dan warga Nahdliyin merasa prihatin menjelang muktamar.
“Ada tiga L dari PBNU hari ini: luntur keulamaannya, luntur tradisi tabayun, luntur ri'ayatul ummah. PBNU hari ini lemah manajerialnya dan tidak membuat maslahat,” katanya.
Kiai Anis juga menyoroti kaderisasi yang dinilainya perlu dikembalikan pada tujuan awal untuk memperkuat kapasitas kader dan kemaslahatan umat, bukan sekadar kepentingan kekuasaan.
“Di bawah ada paradoks. Kaderisasi sekarang untuk menguatkan kekuasaan, atau jabatan di birokrasi. Karena itu tugas bersama menitipkan aspirasi kepada muktamirin untuk memberi maslahat bagi Nahdliyin,” ujarnya.
Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Algebra Bogor KH Khariri Makmun menekankan pentingnya NU kembali memperkuat peran sosialnya di tengah masyarakat. Ia mengingatkan bahwa ulama dan organisasi keagamaan memiliki tanggung jawab menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
“NU bersama masyarakat, terutama di hari-hari sulit sekarang ini. Teman-teman di bawah berharap NU fokus melihat kondisi di masyarakat, kemudian didialogkan pada pemerintah,” kata Kiai Khariri.
Ia juga menyampaikan sejumlah kritik terkait tata kelola organisasi selama periode kepemimpinan PBNU saat ini. Berbagai persoalan tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi dalam muktamar.
Pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran KH Mustain Syafi'i turut mengingatkan bahwa kekuatan NU sejatinya berada pada tradisi dan amaliyah warga Nahdliyin di akar rumput.
“Tidak ada NU sekalipun, amaliyah NU tetap terlaksana secara otomatis,” ujar Kiai Mustain.
Ia mengajak warga Nahdliyin melakukan introspeksi dan memperkuat gerakan keumatan. Kritik terhadap organisasi, menurutnya, harus diarahkan untuk mengembalikan NU pada peran utamanya dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan umat.
Halaqah tersebut ditutup dengan seruan agar Muktamar NU ke-35 menjadi momentum evaluasi sekaligus perbaikan tata kelola organisasi. Para peserta berharap forum muktamar mampu menghasilkan kepemimpinan dan program yang lebih berorientasi pada kemaslahatan warga Nahdliyin.
