Baca Juga: Obrolan Warteg: BUMN Bukan Tempat Bancakan
Menurut Andre, perbaikan tersebut merupakan bagian dari kemitraan antara Komisi VI DPR dan Danantara dalam membenahi perusahaan negara.
“Itu menunjukkan bahwa kemitraan Komisi VI DPR RI dengan Danantara Aset Manajemen sukses. Sukses bagaimana kita bermitra, saling dukung untuk membenahi BUMN-BUMN yang ada,” ujar Andre.
Ia menjelaskan, salah satu agenda penting dalam pembenahan tersebut adalah streamlining atau perampingan BUMN agar struktur perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien.
Andre menilai, elain merampingkan jumlah perusahaan, pembenahan juga diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat tata kelola.
“Perubahan tersebut tidak terlepas dari revisi Undang-Undang BUMN yang menjadi landasan bagi pembentukan dan penyempurnaan peran Danantara,” ucapnya.
Aset Negara Tak Lagi Sekadar Dimiliki
Konsep utama yang dibawa dalam reformasi BUMN adalah perubahan cara melihat aset negara.
Aset negara yang berada di BUMN tidak cukup hanya tercatat sebagai kekayaan yang dimiliki. Aset tersebut harus dikelola secara produktif sehingga mampu menghasilkan return dan menciptakan nilai tambah bagi negara.
Karena itu, BUMN didorong untuk lebih fokus pada bisnis inti dan mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah.
Struktur organisasi, proses bisnis, serta komponen biaya juga ditata ulang agar perusahaan menjadi lebih ramping dan disiplin.
Di sisi lain, sinergi antar-BUMN diperkuat untuk menciptakan economies of scale dan economies of scope. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan negara diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya secara lebih optimal.
Anggota DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menilai reformasi BUMN merupakan langkah penting untuk memastikan perusahaan negara benar-benar memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
