CIANJUR, POSKOTA.CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Karim, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2026 di Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi pembangunan yang selama ini menjadi kebutuhan warga.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan pemerintah Desa Mekarsari adalah kondisi infrastruktur jalan desa yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Warga berharap pembangunan dan perbaikan jalan dapat segera direalisasikan karena akses tersebut menjadi kebutuhan penting dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.
Baca Juga: Petani Khawatir Penyeragaman Kemasan Hambat Pengembangan Komoditas Tembakau di Jawa Barat
Selain perbaikan jalan, warga juga mengeluhkan minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah titik. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kenyamanan dan keamanan lingkungan, terutama saat malam hari.
Dengan kondisi jalan yang kurang baik dan terbatasnya penerangan, masyarakat merasa kerawanan lingkungan meningkat.
Karena itu, pemerintah desa berharap aspirasi tersebut dapat disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Anggota DPRD Jawa Barat.
“Kami berharap melalui kehadiran Bapak Abdul Karim sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, aspirasi masyarakat Desa Mekarsari dapat diperjuangkan, terutama terkait pembangunan jalan desa dan penambahan penerangan jalan umum,” ujar perwakilan pemerintah Desa Mekarsari.
Baca Juga: Kenapa Nama Provinsi Jawa Barat Mau Diganti? Simak Penjelasan Lengkap, Alasan, dan Status Terkininya
Menurutnya, perbaikan infrastruktur jalan menjadi harapan seluruh masyarakat karena akses yang layak akan memberikan dampak langsung terhadap mobilitas warga dan perkembangan perekonomian desa.
“Penerangan jalan umum juga sangat dibutuhkan. Dengan kondisi jalan yang masih kurang bagus dan minim penerangan, keamanan lingkungan menjadi perhatian masyarakat. Akhir-akhir ini warga juga merasa kondisi di sekitar Desa Mekarsari cukup rawan,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Abdul Karim mengatakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan bagian dari tugas DPRD untuk menyerap masukan dan memastikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat menjadi perhatian pemerintah.
Ia menegaskan, aspirasi yang disampaikan warga dan pemerintah Desa Mekarsari akan menjadi bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme pemerintahan yang berlaku.
“Setiap aspirasi masyarakat tentu menjadi catatan penting bagi kami. Infrastruktur jalan dan penerangan jalan umum merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan aktivitas, keselamatan, dan keamanan masyarakat,” ujar legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Cianjur ini.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, komunikasi antara pemerintah desa, masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat.
“Kami hadir untuk mendengarkan secara langsung persoalan yang ada di masyarakat. Aspirasi ini akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku agar harapan masyarakat Desa Mekarsari dapat diperjuangkan,” tegasnya.
Warga berharap perbaikan jalan dan pembangunan penerangan jalan umum di Desa Mekarsari dapat segera mendapat perhatian sehingga akses masyarakat menjadi lebih layak, sementara keamanan dan kenyamanan lingkungan dapat terus ditingkatkan.
