POSKOTA.CO.ID - Setelah Prabowo Subianto terpilih jadi presiden Indonesia, para indonesianis bertanya apa ontologi ekopol Indonesia? Mereka menilai, presiden punya pandangan tersendiri dari ahli ekopol umum Indonesia.
Bagaimana menjawab pertanyaan ini? Mari kita mulai dari terminologi dahulu. Ontologi adalah sumber, pondasi dan muasal. Ini cabang filsafat yang membahas tentang “ Hakikat sesuatu yang benar-benar ada."
Dalam konteks ekopol, ontologi menjawab pertanyaan: "Apa hakikat manusia, sumber daya, dan tujuan ekopol tersebut?”
Tentu saja, ekopol Pancasila memiliki ontologi yang berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme. Sebab, ia tidak menempatkan manusia sebagai mesin pencari keuntungan semata, juga bukan robot yang statis, melainkan sebagai makhluk yang utuh: jasmani-rohani, individu-sosial, dan bertuhan.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Ekonom dan Ekonomi Mafia
Karenanya, ontologi ini bersumber langsung dari nilai-nilai Pancasila dan Pasal 23, 27, 28, 33 UUD 1945. Singkatnya, ekopol pancasila berpusat pada orientasi warganegara yang menempatkan negara sebagai kekuatan peneguhnya dan mengakui pasar sosial sebagai instrumen pentradisinya serta semesta sebagai sandaran harmonisasinya.
Berikut soal hakikat manusia dalam ekopol Pancasila adalah memimpin hubungan harmonis serta resiprokal antara semesta, Tuhan dan sesamanya.
Ini penting sebab dalam kapitalisme, manusia dipandang sebagai "homo economicus" yang paling penting, rasional dan egois. Sedangkan dalam sosialisme, manusia dipandang sebagai bagian dari kelas yang tidak terlalu mempedulikan nilai-nilai eskataligis.
Berbeda dengan keduanya, ontologi Ekopol Pancasila memandang manusia secara integral. Manusia memiliki 3 dimensi hubungan (theoantroeco centrism): hubungan vertikal; hubungan horizontal; dan hubungan dengan alam raya.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Percakapan Ekonom-Politik Indonesia Terbaru
Jadi, manusia bukan hanya "faktor produksi" dan "objek independen" tetapi subjek utama pembangunan yang membersamai menuju cita peradaban agung.
Dus, dalam ontologi ekopol Pancasila, ia menolak asumsi "kebutuhan manusia tak terbatas, individualisme dan serakah." Konsepnya justru "kecukupan" dan "kesederhanaan".
Tujuan ekopolnya bukan hedonisme, melainkan pemenuhan kebutuhan lahir dan batin secara proporsional di segala ruang dan waktu.
Mengenai sumber daya, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Neoliberalisme Adalah Ketamakan
Ini berarti secara ontologis, SDA bukan milik pribadi dan perusahaan swasta yang mutlak. Statusnya adalah "titipan Tuhan" yang pengelolaannya harus mengutamakan kepentingan umum; membela pribumi, kaum lemah cacat dan terbelakang.
Karenanya, motor penggerak ekonomi Pancasila bukan persaingan bebas yang liar, juga bukan perintah negara yang totaliter. Hakikatnya adalah hubungan kekeluargaan yang resiprokal: berat sama dipikul, ringan sama dijinjing; kekeluargaan dan integralistik.
Prinsip-prinsipnya tertuang dalam sikap: kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, kedaulatan dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Triasekonimikanya: BUMN, Swasta, dan Koperasi bukan pesaing yang saling mematikan, melainkan mitra yang saling menguatkan. Menemukan solusi, mengurangi volatilitas dan perdebatan pinggiran.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Neoliberalisme Itu Pagebluk
Selanjutnya, jika kapitalisme bertujuan akumulasi modal dan sosialisme bertujuan pemerataan total, maka ontologi ekopol Pancasila menetapkan tujuan: keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan lahir-batin seluruh rakyat dalam kesentosaan sosial yang menyejarah.
Pertumbuhan ekonomi adalah sarana, bukan tujuan akhir. Yang diukur bukan hanya PDB, tetapi juga penurunan kemiskinan, pemerataan, kebahagiaan, kemakmuran, gotong royong dan kualitas hidup manusia Indonesia.
Dengan demikian, ontologi ekopol Pancasila meletakkan fondasi bahwa semua dari kita harus "memanusiakan manusia". Ekopol tidak boleh lepas dari nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Lima yang satu dan satu yang lima dalam integralitas.
Itu artinya, kelemahan sistem ekopol lain bisa diminimalisir jika kita kembali pada ontologi ini: manusia bukan serigala bagi manusia lain, dan kekayaan bukan untuk ditumpuk, melainkan untuk dibagi demi kemakmuran dan kesentosaan bersama.
Sistem ekopol Pancasila dengan demikian adalah jalan tengah yang realistis, peradaban jenius dan kedaulatan agung bagi bangsa Indonesia. Inilah yang sedang dirintis presiden Prabowo, setelah empat periode dibajak oleh elite sebelumnya.
Opini ini ditulis oleh Yudhie Haryono, CEO Nusantara Centre.
