Dus, dalam ontologi ekopol Pancasila, ia menolak asumsi "kebutuhan manusia tak terbatas, individualisme dan serakah." Konsepnya justru "kecukupan" dan "kesederhanaan".
Tujuan ekopolnya bukan hedonisme, melainkan pemenuhan kebutuhan lahir dan batin secara proporsional di segala ruang dan waktu.
Mengenai sumber daya, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Neoliberalisme Adalah Ketamakan
Ini berarti secara ontologis, SDA bukan milik pribadi dan perusahaan swasta yang mutlak. Statusnya adalah "titipan Tuhan" yang pengelolaannya harus mengutamakan kepentingan umum; membela pribumi, kaum lemah cacat dan terbelakang.
Karenanya, motor penggerak ekonomi Pancasila bukan persaingan bebas yang liar, juga bukan perintah negara yang totaliter. Hakikatnya adalah hubungan kekeluargaan yang resiprokal: berat sama dipikul, ringan sama dijinjing; kekeluargaan dan integralistik.
Prinsip-prinsipnya tertuang dalam sikap: kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, kedaulatan dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Triasekonimikanya: BUMN, Swasta, dan Koperasi bukan pesaing yang saling mematikan, melainkan mitra yang saling menguatkan. Menemukan solusi, mengurangi volatilitas dan perdebatan pinggiran.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Neoliberalisme Itu Pagebluk
Selanjutnya, jika kapitalisme bertujuan akumulasi modal dan sosialisme bertujuan pemerataan total, maka ontologi ekopol Pancasila menetapkan tujuan: keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan lahir-batin seluruh rakyat dalam kesentosaan sosial yang menyejarah.
Pertumbuhan ekonomi adalah sarana, bukan tujuan akhir. Yang diukur bukan hanya PDB, tetapi juga penurunan kemiskinan, pemerataan, kebahagiaan, kemakmuran, gotong royong dan kualitas hidup manusia Indonesia.
Dengan demikian, ontologi ekopol Pancasila meletakkan fondasi bahwa semua dari kita harus "memanusiakan manusia". Ekopol tidak boleh lepas dari nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Lima yang satu dan satu yang lima dalam integralitas.
