POSKOTA.CO.ID - “Memenuhi janji adalah penting, mengingat janji itu tak ubahnya utang yang wajib dilunasi. Janji menuntut sebuah konsistensi bagi mereka yang telah membuat janji untuk memenuhi. Para elite politik hendaknya berdiri paling depan meneladani untuk menjunjung tinggi nilai –nilai moral dengan memenuhi janjinya.” -Harmoko-
Di bulan Juli terdapat sejumlah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, di antaranya 5 Juli 1959 yang dikenal dengan Dekrit Presiden. Melalui dekrit tersebut, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.
Mengapa Konstituante dibubarkan? Sumber sejarah menyebutkan karena Badan Konstituante yang dibentuk gagal menyusun konstitusi pengganti UUD Sementara 1950.
Peristiwa ini, Dekrit Presiden menjadi tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan bangsa Indonesia, utamanya dalam menjaga dan mempertahankan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
Baca Juga: Kopi Pagi: Menyelaraskan Hak dan Kewajiban
Bicara sejarah memang tidak bisa dilepaskan dengan masa lalu, tetapi bukan berarti harus kembali ke masa lalu. Membuka lembar sejarah masa lalu untuk menjadikan pijakan dasar menuju masa depan yang lebih baik lagi bagi kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara.
Menjaga konstitusi tak sebatas mempertahankan pasal – pasal yang tertera, tetapi menjalankan perintah konstitusi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal – pasal konstitusi negara kita.
Setiap pemimpin negeri ini mulai dari pusat (presiden, wapres, menteri, kepala badan, lembaga dan sejenisnya) hingga kepala daerah sejatinya telah memegang janji konstitusi ketika pengucapan sumpah jabatan. Janji memegang teguh dan menjalankan tugas sesuai perintah undang - undang, bukan menyelewengkan jabatan dan kekuasaan, terlebih melanggar peraturan perundang- undangan.
Janji konstitusi yang paling utama telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keluar, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
Baca Juga: Kopi Pagi: Safari Politik Membangun Harmoni, Bukan Distorsi
Siapa pun pemimpin negeri ini di tingkat manapun dari pusat hingga daerah, itulah janji konstitusi yang wajib dijalankan.
Janji konstitusi ini tidak boleh diingkari dengan alasan apa pun, situasi apa pun dan dalam kondisi bagaimanapun. Segala kebijakan yang digulirkan hendaknya tidak menyimpang dari janji konstitusi dimaksud, apalagi bertentangan.
Poin pentingnya adalah melindungi setiap warga negara dalam memperoleh serta mengakses segala haknya dalam semua sektor kehidupan baik di bidang politik, ekonomi dan sosial. Menciptakan terwujudnya kemakmuran dan keadilan sosial.
Kita tidak menutup mata setiap kandidat pejabat, baik pusat maupun daerah telah melontarkan janji kepada publik saat kampanye.
Baca Juga: Kopi Pagi : Cepat dan Bijak
Kita kenal janji politik, bahkan tak jarang terjalin ikrar politik, kontrak politik dan sumpah politik kepada calon pemilih dalam setiap pemilu, baik pilpres, pileg maupun pilkada.
Tujuannya tak lain, mulai dari janji, ikrar, kontrak hingga sumpah politik untuk membangun kepercayaan publik agar memilih dirinya sebagai pemimpin yang akan komit dan konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat, memakmurkan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial, dengan berbagai program yang hendak digulirkan.
Ingkar atas janji politik setelah memimpin akan menggerus tingkat kepercayaan publik, tak hanya saat sekarang yang sedang berjalan, terlebih untuk periode mendatang.
Karenanya memenuhi janji politik adalah penting, mengingat janji itu tak ubahnya utang yang wajib dibayar – dilunasi. Janji menuntut sebuah konsistensi bagi mereka yang telah membuat janji untuk memenuhi, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Memang janji hanya memiliki kekuatan moral, tetapi bukan lantas boleh dianggap enteng, seenteng ketika mengucapkannya, namun merasa berat ketika harus memenuhinya.
Justru sebagai pemimpin, elite politik hendaknya berdiri paling depan meneladani untuk menjunjung tinggi nilai –nilai moral sebagaimana yang tercermin dalam nilai – nilai luhur falsafah bangsa kita, Pancasila, bukan malah meremehkannya.
Pertanyaannya kemudian, mana yang lebih utama memnu janji politik atau janji konstitusi? Jawabnya memenuhi janji politik adalah penting, tetapi tak kalah pentingnya adalah janji konstitusi, karena di sanalah sejatinya janji kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara.
Yang diperlukan adalah bagaimana menyelaraskan agar janji politik yang dipenuhi senafas dengan amanat konstitusi, yakni melindungi segenap warga negara, bukan sebagian warga. Mengimplementasikan terwujudnya kemakmuran seluruh rakyat, bukan sebagian rakyat. Mendorong terciptanya keadilan sosial, bukan keadilan bagi sementara pihak.
Kita meyakini seluruh pemimpin tengah menggelorakan semangat memenuhi janji politik yang diselaraskan dengan janji konstitusi. Semoga.
