Ekonomi politik bangsa yang berdaulat harus menjadi pedoman dan instrumen untuk memperkuat kedaulatan nasional, mewujudkan keadilan sosial, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.
Itulah semangat yang diwariskan para pendiri republik, dan semangat itulah yang tetap relevan hingga hari ini.
Ekonomi Indonesia tidak dibangun atas logika pasar, semata – mata karena korporasi sebagai penggerak utama. Pembangunan ekonomi Indonesia harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yakni ekonomi yang religius, berperikemanusiaan, memperkuat persatuan nasional dan berpihak pada rakyat.
Baca Juga: Kopi Pagi: Politik Tebar Empati
Maknanya, ekonomi negeri kita diamanatkan dibangun dalam pijakan kokoh nasionalisme, mengukuhkan moral bangsa, dan menegakkan kemampuan bangsa sendiri.
Menuju kedaulatan dan kemandirian memang perlu proses panjang, bukan setahun dua tahun, bukan pula lima tahun. Boleh jadi pundi- pundi kemandirian baru kita nikmati setelah puluhan tahun. Kita sedang bergerak ke arah sana menuju kedaulatan dan kemandirian Indonesia Emas 2045.
Tantangan menuju ke sana tidaklah ringan. Tak hanya situasi global yang sedang tidak baik – baik saja, ditambah lagi narasi yang acap terbangun dari dalam negeri sendiri.
Saran dan kritik terhadap kebijakan negara adalah tanda dari kedewasaan kita berbangsa. Terimalah kritik dengan bijak dan legowo untuk memperkuat kedaulatan dan membangun kemandirian. Tak perlu mempersoalkan siapa yang mengkritik, tetapi isi kritikan. Sekalipun dari rakyat kecil boleh jadi lebih bermakna karena didasari dengan ketulusan, apa yang dirasakan.
Di sisi lain, merawat persatuan dan kesatuan, memperkokoh nasionalisme adalah tanggung jawab bersama. Menjaga martabat dan stabilitas rumah besar kita, Indonesia di hadapan dunia adalah kewajiban moral kita bersama.
Di sinilah perlunya mengendalikan ego.agar hasrat diri tidak berkembang menjadi egois, egosentris, lebih – lebih egomania. Sifat ego perlu diasah melalui akal budi yang kita miliki agar ucapan dan perilaku perbuatan sejalan dengan lingkungan yang acap berpedoman kepada lima hal: adat, budaya, etika, moral dan normal sosial.
Era kini, terasa ego kelompok tidaklah elok di tengah upaya memperkokoh kerukunan dan persatuan guna mengatasi kian berat dan beragamnya tantangan yang kita hadapi.
Ini dapat terwujud, jika para elit politik memberi teladan, bukan menambah kegaduhan karena terkesan membiarkan kian solidnya ego kelompok pendukungnya, simpatisannya, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
