CIANJUR, POSKOTA.CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Karim, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses Konvensional yang digelar di Desa Limbangansari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, pada Jumat, 12 Juni 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Limbangansari menyampaikan bahwa persoalan rumah tidak layak huni (Rutilahu) masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Hingga saat ini masih terdapat sejumlah warga yang menempati rumah dengan kondisi memprihatinkan akibat terdampak gempa Cugenang, Cianjur, yang terjadi beberapa tahun lalu.
Kepala desa berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan perhatian lebih terhadap percepatan program bantuan Rutilahu agar masyarakat yang hingga kini belum mendapatkan bantuan dapat segera memiliki tempat tinggal yang layak.
Baca Juga: 500 Rutilahu di Bandung Direnovasi Tanpa Anggaran Negara
Menanggapi aspirasi tersebut, Abdul Karim menegaskan bahwa persoalan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pemerintah.
"Masalah rumah tidak layak huni ini menjadi perhatian serius. Kami menerima aspirasi dari pemerintah desa bahwa masih banyak warga yang belum sepenuhnya pulih pascagempa dan masih membutuhkan dukungan pemerintah. Aspirasi ini akan kami bawa dan perjuangkan di DPRD Provinsi Jawa Barat agar mendapat tindak lanjut sesuai kewenangan pemerintah provinsi," ujar Abdul Karim.
Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur umum, tetapi juga harus memastikan masyarakat dapat kembali hidup dengan aman dan nyaman melalui penyediaan hunian yang layak.
Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Cianjur ini mengatakan, DPRD Jawa Barat memiliki fungsi untuk menyerap sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat diakomodasi dalam program pembangunan daerah.
Baca Juga: Tingkatkan Taraf Kualitas Hidup, Pj Wali Kota Bekasi Serahkan Bantuan Perbaikan Rutilahu
Karena itu, setiap usulan yang disampaikan dalam kegiatan reses akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah.
