POSKOTA.CO.ID - “Siapa pun dia, apapun statusnya, terlebih kaum elite dan pejabat publik sudah seharusnya mengedepankan kejujuran, bukan kepalsuan. Hendaknya menjadi pejabat yang berintegritas dengan selalu menjaga amanah yang diberikan, menjalankan sumpah yang telah diucapkan. Bukan mempermainkan sumpah, apalagi bersumpah palsu.” - Harmoko -
Seolah ada yang hilang (missing) kepercayaan dalam beberapa hari terakhir ini. Hilangnya integritas sementara para pemimpin menyusul riuhnya perbincangan publik mengenai keterlibatan sejumlah pejabat tinggi negeri dalam dugaan kasus korupsi.
Mereka yang semestinya tampil terdepan meneladani pemberantasan korupsi malah terjerat kasus korupsi. Meski masih dugaan, tetapi publik sudah terlanjur meyakini kasus yang ditangani Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan gugur di tengah jalan, kecuali digugurkan.
Kasus yang menjerat pejabat tinggi negara, kepala lembaga dan badan belakangan ini kian mengingatkan kepada kita, tak terkecuali para elit,pejabat publik dan pemimpin birokrasi agar tiada henti belajar pada para pendiri negeri ini bagaimana mendapat kepercayaan penuh dari rakyat.
Baca Juga: Kopi Pagi: Arah Demokrasi Kita
Kita tahu, para pemimpin bangsa itu mendapat unconditional trust dari rakyat karena memiliki integritas tinggi. Rakyat pun akhirnya memberikan kepercayaan tanpa syarat kepada para pemimpinnya.
Era berganti, kepemimpinan berganti, tetapi membangun kepercayaan publik tiada henti. Melemahnya kepercayaan akan menurunkan tingkat partisipasi publik dalam pembangunan di segala bidang.
Jangan sampai tingginya tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahan yang sekarang ini tererosi akibat masih adanya segelintir elite yang minim integritas. Terlebih jika ditengarai integritas baru sebatas atas kertas, namun masih jauh dari realitas.Rajin diucapkan, minim perbuatan.
Belum total melakukan pengabdian terbaiknya kepada rakyat, bangsa dan negara sebagaimana sumpah dan janjinya sebelum menjalankan tugas, janji menjalankan konstitusi dan seluruh peraturan perundang- undangan.
Baca Juga: Kopi Pagi: “Empat Aksi” Merespons Situasi
Soal integritas bukan hal baru yang dibahas, bahkan acap kali diingatkan dan ditekankan dalam berbagai kesempatan oleh para pemimpin negeri ini dari pusat hingga daerah kepada jajarannya.
Melalui kolom ini pun, kami acap mengulas soal integritas dan moralitas guna menyiapkan generasi emas menuju Indonesia 2045.
Kita harus mampu menunjukkan bahwa ‘people of integrity’ sebagai jati diri yang tidak terkoyak oleh keadaan, tidak luntur karena pangkat, jabatan dan kekuasaan yang melekat dalam diri.
Dengan begitu orang akan semakin percaya, akan mengikuti kata – katanya, tidak pula timbul prasangka dan curiga, di mana pun posisinya.
Baca Juga: Kopi Pagi: Jujurlah Koreksi Diri
Kini kian dibutuhkan membangun kepercayaan publik guna menghapus keraguan di tengah ancaman beragam krisis dunia, termasuk ekonomi global yang sedang tidak baik – baik saja.
Kepercayaan publik harus diperkuat, di tengah beragam isu internal yang mewarnai kehidupan masyarakat , berbangsa dan bernegara.
Beragam saran dan kritik yang mencuat di ruang publik perlu disikapi secara bijak, direspons melalui aksi nyata dengan melakukan pengabdian terbaiknya kepada rakyat.
Memperbanyak kehadiran pejabat publik mewakili negara dalam upaya menyejahterakan rakyatnya, melindungi rakyatnya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
Baca Juga: Kopi Pagi: Erosi Legitimasi
Kesetaraan kesempatan secara nyata dalam mengakses semua kebutuhan, utamanya ekonomi dan hasil pembangunan sebagai cermin keadilan sosial.
Pemberantasan korupsi kian dipertajam dengan menyasar lembaga, badan dan kementerian yang kerap disuarakan publik,termasuk mereshuffle kabinet yang selama ini menjadi beban.
Mengganti pejabat yang diragukan integritasnya bukanlah hal yang tabu dan keliru.
Pejabat yang dinilai kurang amanah, tidak menepati sumpah dan janjinya tiada henti untuk terus dievaluasi. Terlebih yang tidak menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan tugas. Jujur dalam pelaksanaan, jujur pula melaporkan hasil kerjanya. Bukan menyembunyikan kepalsuan dengan menutupi fakta sebenarnya.
Mari kita, siapa pun dia, apapun statusnya, terlebih kaum elite dan pejabat publik untuk mengedepankan kejujuran, bukan kepalsuan
Menjadi orang yang senantiasa menepati janji. Bukan sebaliknya, mengobral janji kepada banyak orang lain, tapi untuk tidak ditepati, seperti dikatakan
Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Hendaknya menjadi pejabat yang berintegritas dengan selalu menjaga amanah yang diberikan, menjalankan sumpah yang telah diucapkan. Bukan mempermainkan sumpah, apalagi bersumpah palsu.
Agama mengajarkan agar kita tidak menyepelekan janji dan sumpah yang telah diucapkan sebelum menjalankan tugas, apalagi diawali dengan kata "Demi Allah."
Pejabat yang amanah,mengedepankan kejujuran, bukan kepalsuan, akan menghapus keraguan publik, bahkan mendongkrak kepercayaan publik kepada pemerintah. Semoga.