Akibat dugaan praktik tersebut, sejumlah yayasan yang terafiliasi disebut memperoleh insentif dalam jumlah besar. Saat ini Kejaksaan Agung masih menghitung potensi kerugian negara sekaligus menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
Meski demikian, perkara ini masih berada dalam tahap penyidikan. Oleh karena itu, para tersangka tetap memiliki hak hukum dan asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Evaluasi Program Tidak Sama dengan Penghentian Nasional
Munculnya kasus ini memang mendorong berbagai pihak untuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Wajar jika masyarakat menginginkan pengawasan yang lebih ketat mengingat program tersebut melibatkan anggaran besar, jaringan dapur pelayanan, mitra daerah, hingga berbagai yayasan pelaksana.
Namun evaluasi tidak otomatis berarti penghentian program. Perbaikan yang dapat dilakukan meliputi audit anggaran, penguatan sistem verifikasi mitra, peningkatan transparansi laporan operasional, pembatasan insentif, hingga pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar aturan.
Bahkan sebelum kasus ini mencuat, BGN telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 yang mengatur pengetatan operasional dapur atau SPPG mulai 2 Juni 2026.
Dalam aturan tersebut, dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal dapat dikenai sanksi hingga penghentian sementara operasional. Kriterianya antara lain tidak melayani minimal 300 penerima manfaat kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tidak memenuhi ketentuan pelayanan, tidak menyampaikan laporan berkala, atau gagal membuktikan perbaikan setelah mendapat teguran.
Karena itu, penghentian yang dimaksud dalam regulasi tersebut hanya berlaku pada dapur atau unit pelayanan tertentu yang melanggar ketentuan, bukan penghentian program MBG secara nasional.
Dengan kata lain, hingga awal Juni 2026, tidak ada keputusan resmi yang menyatakan program Makan Bergizi Gratis dihentikan selamanya. Yang terjadi saat ini adalah proses hukum terhadap mantan pejabat BGN, pergantian kepemimpinan lembaga, serta upaya pemerintah memperketat tata kelola agar program dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
