"Kalau memang sesuai dengan karakteristik wilayah dan program kerja Pemda, ya kami jalankan. Intinya, semua ini bermuara pada kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan," ucapnya.
Maesyal juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang kini telah mencapai 5,67% dan semua itu ditopang oleh sektor konstruksi, manufaktur, hingga perdagangan jasa. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini bagaikan pisau bermata dua, dimana satu sisi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi ketiga se-Indonesia, namun di sisi lain, kilau itu mengundang beban yang tidak ringan. Dimana, hal itu menjadi magnet untuk masyarakat luar daerah berbondong-bondong datang ke wilayah Kabupaten Tangerang.
Bahkan, kata Maesyal, sekitar 70% dari pertambahan penduduk di Kabupaten Tangerang ternyata merupakan warga pendatang yang mengadu nasib mencari kerja. Maka dari itu, dokumen rekomendasi kebijakan konkret yang dihasilkan dari seminar ini diharapkan menjadi kompas baru atau sebuah formula untuk mengubah beban urbanisasi menjadi kekuatan, demi mewujudkan Kabupaten Tangerang yang tidak hanya cerdas dan tangguh, tetapi juga nyaman dan berkelanjutan bagi siapa saja yang tinggal di dalamnya.
Baca Juga: Pemkab Tangerang Gelar Pasar Murah Ramadan, 4.000 Paket Sembako Ludes Diserbu Warga
"Ya, inilah yang menjadi dasar supaya nanti bisa kita jalankan sesuai dengan rekomendasi dari hasil diskusi ini, lebih-lebih terkait dengan pengangguran, kemiskinan. Mudah-mudahan nanti kami dapat konsepnya seperti apa, program seperti apa, dari hasil diskusi ini akan kami jalankan," katanya.
Sementara itu, Rektor Universitas Prasetya Mulya sekaligus mantan Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda menambahkan, saat ini Kabupaten Tangerang menjadi magnet yang mengundang para pendatang untuk mengadu nasib mencari kerja. Tentunya, semua ini harus sesuai dengan target SDG 11 (Sustainable Development Goals tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan), dimana pembangunan harus inklusif.
Kata Hasan, meski Bupati Tangerang tidak bisa menolak pendatang baru atau pilih kasih. Kepedulian Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada seluruh masyarakat yang terus bertambah ini tentu dampaknya akan langsung terasa pada kas daerah. Khusunya, dalam bidang pendidikan, dan kesehatan. Seperti sekolah swasta gratis, lalu subsidi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berdarah-darah menopang pembengkakan beban jaminan kesehatan dan pendidikan bagi para warga baru tersebut. Tentu ini sebuah realita urban," katanya.
Maka dari itu, Hasan juga menyarankan agar Pemerintah Pusat harus ikut turun tangan memberikan subsidi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang, baik itu dalam bidang pendidikan, ataupun kesehatan
"Tentunya, Pemerintah Pusat harus ikut turun tangan, memberikan subsidi dan membantu Pemerintah Kabupaten Tangerang," pungkasnya.
