JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai memberlakukan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga bagi warga mulai 10 Mei 2026.
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan Jakarta memiliki posisi penting dalam mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah di Indonesia.
Menurut dia, ibu kota harus berada di garis depan dalam memberikan contoh kepada daerah lain.
"Memang Jakarta harus paling di depan dalam memberikan contoh. Setelah dilantik oleh presiden, kami sekarang sedang mempersiapkan road map sampah dalam 2 tahun selesai di seluruh Indonesia. Dan Jakarta mendahului pembuat itu Alhamdulillah," ujar Jumhur kepada awak media di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 11 Mei 2026.
Baca Juga: Pramono Instruksikan RT hingga Wali Kota Masifkan Sosialisasi Pemilahan Sampah di Masyarakat
Jumhur mengatakan, kebijakan pengelolaan sampah yang mulai diterapkan Pemprov DKI dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam menyusun sinkronisasi kebijakan penanganan sampah secara nasional.
“Artinya bisa kita adopt beberapa gagasan pemikiran, mungkin juga bisa terjadi sinkronisasi (dengan daerah lain)," ucap Jumhur.
Jumhur menjelaskan, persoalan sampah di Indonesia saat ini masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, volume sampah nasional mencapai sekitar 141 ribu ton per hari, sementara Jakarta sendiri menghasilkan sekitar 8 ribu ton sampah setiap harinya.
"Faktanya di seluruh Indonesia kita berbicara baru 75 masih 75 persen belum terolah dengan baik," kata Jumhur.
Baca Juga: Pengamat Nilai Pemilahan Sampah di Jakarta Tak akan Efektif Tanpa Perubahan Fundamental
Menurut dia, Presiden telah mencanangkan gerakan serius untuk memerangi persoalan sampah di seluruh Indonesia.
Atas dasar itu, seluruh jajaran pemerintah diminta bekerja lebih serius agar sampah tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga memiliki potensi nilai ekonomi.
"Dan alhamdulillah presiden sudah mencanangkan satu gerakan memerangi sampah ini secara serius dan tentunya kita sebagai aparaturnya insyaallah lebih serius lagi untuk memastikan bahwa cita-cita menjadikan sampah itu bukan hanya sebagai masalah tapi bahkan bisa menjadikan nilai-nilai ekonomi menjadi kenyataan dalam 2 tahun, 3 tahun mendatang ini saudara sekalian," ungkap Jumhur.
Selain itu, Jumhur optimistis persoalan sampah di Jakarta dapat diselesaikan apabila seluruh pihak memiliki kemauan yang sama dalam menjalankan perubahan.
Baca Juga: Gerakan Pilah Sampah, Warga RW 03 Kayu Manis Terima Fasilitas Pengelolaan Sampah
"Saya sepakat Jakarta sampahnya harus selesai dan saya mendukung gerakan pilah sampah di Jakarta dan juga saya sebagai Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, gerakan pilah sampah ini saya tebeng menebeng dalam acara ini, mari lakukan di seluruh Indonesia gerakan pilah sampah," katanya.
Menurut dia, cara masyarakat memperlakukan sampah juga menjadi salah satu indikator tingkat peradaban sebuah bangsa. Karena itu, budaya memilah sampah harus terus dibangun secara konsisten.
“Peradaban bangsa juga salah satunya ditentukan bagaimana kita memperlakukan sampah. Salah satu ciri tingkat peradaban masyarakat adalah bagaimana memilah sampah dengan baik,” ungkapnya.
Namun demikian, Jumhur mengingatkan bahwa masyarakat tidak bisa dibebankan kewajiban memilah sampah tanpa didukung fasilitas yang memadai.
Ia menilai pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan tempat sampah terpilah agar gerakan tersebut berjalan efektif.
"Karena itu para Bupati, para Gubernur, Kecamatan, Kelurahan insyaallah kalau di Jakarta mungkin sudah beres bahwa gerakan pilah sampah bertemu dengan kebijakan di atas menyediakan tempat akhirnya terjadilah pemilahan sampah secara sempurna," kata dia. (cr-4).
