JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai memberlakukan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga bagi warga mulai 10 Mei 2026.
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan Jakarta memiliki posisi penting dalam mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah di Indonesia.
Menurut dia, ibu kota harus berada di garis depan dalam memberikan contoh kepada daerah lain.
"Memang Jakarta harus paling di depan dalam memberikan contoh. Setelah dilantik oleh presiden, kami sekarang sedang mempersiapkan road map sampah dalam 2 tahun selesai di seluruh Indonesia. Dan Jakarta mendahului pembuat itu Alhamdulillah," ujar Jumhur kepada awak media di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 11 Mei 2026.
Baca Juga: Pramono Instruksikan RT hingga Wali Kota Masifkan Sosialisasi Pemilahan Sampah di Masyarakat
Jumhur mengatakan, kebijakan pengelolaan sampah yang mulai diterapkan Pemprov DKI dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam menyusun sinkronisasi kebijakan penanganan sampah secara nasional.
“Artinya bisa kita adopt beberapa gagasan pemikiran, mungkin juga bisa terjadi sinkronisasi (dengan daerah lain)," ucap Jumhur.
Jumhur menjelaskan, persoalan sampah di Indonesia saat ini masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, volume sampah nasional mencapai sekitar 141 ribu ton per hari, sementara Jakarta sendiri menghasilkan sekitar 8 ribu ton sampah setiap harinya.
"Faktanya di seluruh Indonesia kita berbicara baru 75 masih 75 persen belum terolah dengan baik," kata Jumhur.
Baca Juga: Pengamat Nilai Pemilahan Sampah di Jakarta Tak akan Efektif Tanpa Perubahan Fundamental
Menurut dia, Presiden telah mencanangkan gerakan serius untuk memerangi persoalan sampah di seluruh Indonesia.
