JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja, termasuk para driver ojek online (ojol), dengan meminta perusahaan aplikator menurunkan biaya potongan aplikasi hingga maksimal 8 persen.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan pendapatan para mitra driver yang selama ini mengeluhkan besarnya potongan dan skema program di aplikasi.
Merespon hal itu, Pengamat transportasi yang juga Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang, mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap dijalankan secara seimbang dan tidak merugikan ekosistem industri secara keseluruhan.
"Kalo saya tetap berdiri di tengah-tengah antara driver, aplikator dan pemerintah tetap independen," ujar Deddy saat dikonfirmasi Poskota, Sabtu, 2 Mei 2026.
Baca Juga: Prabowo Semprot Aplikator, Potongan Ojol Dipaksa Turun Jadi 8 Persen
Menurutnya, selain melindungi pengemudi, pemerintah juga perlu memastikan keberlangsungan bisnis perusahaan aplikator agar tidak terganggu. Ia menilai, jika potongan terlalu kecil tanpa perhitungan matang, dikhawatirkan dapat memengaruhi keberlanjutan perusahaan.
“Yang justru perlu dijaga adalah investor aplikator jangan sampai lari, karena potongannya terlalu kecil membuat perusahaan tidak survival," ujar Deddy.
Deddy mencontohkan kasus perusahaan ride-hailing global Uber yang sempat menghentikan operasionalnya di sejumlah pasar akibat tekanan bisnis.
Menurutnya, jika kondisi serupa terjadi di Indonesia, justru para driver yang akan terdampak paling besar karena kehilangan sumber penghasilan.
Baca Juga: Diminta Presiden Prabowo Pangkas Potongan Ojol Jadi 8 Persen, GoTo dan Grab Tunggu Aturan Resmi
“Kalau aplikator tutup seperti contoh Uber dulu atau banyak aplikator lain yang rugi, tetap driver juga yang rugi karena tidak ada peluang bekerja. Sementara investor tidak mau rugi, lalu ditutup,” ungkap Deddy.
