Sebaliknya, mereka menyatakan dukungan terhadap kebijakan nasional yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, sepanjang dijalankan secara tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
"Kami mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat. Namun, kami membutuhkan kejelasan dalam implementasi di lapangan, yang transparan, akuntabel, serta memiliki arah keberlanjutan yang jelas bagi KDMP ke depan," katanya.
Menurutnya, para peserta juga menyampaikan kekhawatiran bahwa pelaksanaan program KDMP berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Mereka menilai, jika tidak diawasi dengan baik, keberadaan koperasi justru dapat bergeser dari tujuan awalnya sebagai wadah pemberdayaan masyarakat.
"Jangan sampai kami hanya dijadikan ajang kepentingan kelompok semata. Pengurus KDMP di daerah harus ditempatkan secara profesional, bukan berdasarkan kepentingan golongan," ujarnya.
"Kami meminta penjelasan yang terbuka dan menyeluruh agar program ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” sambungnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti kurangnya ruang dialog yang substansial selama pelatihan berlangsung, sehingga aspirasi dan keluhan dari para pengurus koperasi tidak terserap secara maksimal.
Kondisi tersebut lanjut dia, memicu ketegangan yang berujung pada kericuhan di akhir kegiatan.
"Kami mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan dan tata kelola program KDMP di Pandeglang ini, termasuk dalam aspek perencanaan, pendampingan, serta mekanisme pengawasan," tuturnya.
"Kami berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan kejelasan regulasi serta Roadmap pengembangan koperasi desa yang berkelanjutan," harapnya.
Ia juga menjelaskan, kegiatan ini menjadi catatan penting bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan seremonial, tetapi juga oleh komitmen semua pihak dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas.
"Kami juga menyatakan memboikot dan menolak kegiatan pelatihan ini, dan kami menuntut untuk di evaluasi total kegiatan pelatihan ini," tegasnya.
.jpeg)
