POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa gangguan.
Di saat yang sama, upaya menjaga harga energi agar tetap terjangkau juga menjadi fokus utama. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara ketersediaan pasokan dan stabilitas harga agar tidak membebani masyarakat maupun sektor industri.
Selain itu, strategi jangka panjang juga terus disiapkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Melalui berbagai kebijakan dan program, pemerintah ingin membangun kemandirian energi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Melalui berbagai strategi, pemerintah tidak hanya berfokus pada ketersediaan pasokan, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan energi nasional yang berkelanjutan. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kemandirian energi dalam negeri.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran 4,8 Kg Sabu Jaringan Internasional Asal Iran
Ketahanan Energi Jadi Prioritas Nasional
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa ketahanan energi memiliki makna yang lebih luas dari sekadar ketersediaan pasokan.
“Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga soal kedaulatan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Pemerintah akan terus memastikan energi itu tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya dikutip Rabu 15 April 2026.
Menurutnya, pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan energi global.
Baca Juga: Pemerintah Ajukan Tambahan Rp1,77 Triliun untuk Biaya Penerbangan Haji 2026, Jemaah Dipastikan Aman
Hilirisasi dan Pengurangan Impor Energi
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai alternatif pengganti LPG. Program ini diharapkan mampu menekan impor energi secara bertahap, meski membutuhkan investasi besar dan waktu yang tidak singkat.
Selain itu, pemerintah juga mencatat sejumlah capaian dalam mengurangi impor energi, termasuk peningkatan kapasitas kilang domestik seperti di Balikpapan serta pengembangan program biodiesel. “Tantangannya masih tersisa pada komoditas bensin dan LPG yang masih bergantung pada pasar global,” katanya.
Ketergantungan Impor Masih Tinggi
Saat ini, kebutuhan minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Namun, produksi dalam negeri baru menyentuh angka sekitar 605.000 barel per hari, sehingga Indonesia masih harus mengimpor hampir satu juta barel minyak setiap hari.
Sebagian besar impor tersebut bahkan melewati jalur strategis seperti Selat Hormuz, yang dikenal sebagai salah satu titik rawan akibat ketegangan geopolitik global.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Baca Juga: Menhaj Koordinasi dengan Kejagung Soal Tambahan Biaya Haji Rp1,77 Triliun
Dorongan Energi Terbarukan dan Program B50
Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat pemanfaatan energi terbarukan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan campuran biodiesel hingga 50 persen atau B50 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan B50 direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Program ini diproyeksikan mampu menghemat subsidi energi hingga Rp 48 triliun serta menekan konsumsi bahan bakar fosil sekitar 4 juta kiloliter per tahun.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis ketahanan energi nasional dapat terus diperkuat sekaligus menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat di tengah tantangan global.
