POSKOTA.CO.ID - Perbedaan penentuan awal puasa dan Hari Raya Idul Fitri hampir selalu menjadi topik yang ramai dibicarakan setiap bulan Ramadhan di Indonesia.
Salah satu pertanyaan yang kerap muncul adalah: bolehkah seseorang memulai puasa mengikuti Muhammadiyah, tetapi merayakan Lebaran bersama Nahdlatul Ulama (NU)?
Sebagian orang menyampaikan pertanyaan ini dengan nada bercanda. Namun tidak sedikit pula yang benar-benar ingin memahami bagaimana pandangan fikih Islam terhadap praktik tersebut.
Perbedaan waktu awal Ramadhan dan Idul Fitri sendiri bukan hal baru dalam tradisi Islam, melainkan bagian dari khazanah ijtihad ulama sejak lama.
Ini hukum mengikuti metode yang berbeda dalam awal puasa dan Lebaran, berdasarkan pandangan fikih dan praktik yang berlaku di Indonesia.
Baca Juga: Jadwal Imsakiyah dan Adzan Subuh Wilayah DKI Jakarta Rabu 18 Maret 2026
Perbedaan Metode Penentuan Awal Ramadhan
Salah satu penyebab munculnya perbedaan awal puasa adalah perbedaan metode dalam menentukan awal bulan Hijriah.
Di Indonesia, dua organisasi Islam terbesar memiliki pendekatan yang berbeda.
Muhammadiyah menggunakan metode hisab, yaitu perhitungan astronomi untuk menentukan posisi bulan. Metode ini dikenal dengan istilah hisab wujudul hilal. Dengan perhitungan ini, kalender Hijriah bahkan dapat ditentukan jauh hari sebelum Ramadhan tiba.
Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan metode rukyatul hilal, yaitu pengamatan langsung terhadap munculnya bulan sabit pertama setelah matahari terbenam. Meski demikian, pengamatan tersebut tetap didukung oleh perhitungan hisab sebagai panduan awal.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama biasanya menggabungkan kedua metode tersebut melalui sidang isbat untuk menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah secara nasional.
Perbedaan metode inilah yang terkadang menyebabkan awal puasa atau Idul Fitri jatuh pada hari yang berbeda.
Pengertian Puasa dalam Islam
Sebelum membahas hukumnya, penting memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan puasa dalam syariat Islam.
Dalam buku Fikih Madrasah Tsanawiyah karya Ahmad Ahyar dan Ahmad Najibullah dijelaskan:
“Puasa adalah ibadah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan disertai niat.”
Puasa Ramadhan memiliki aturan yang jelas, termasuk mengenai jumlah hari pelaksanaannya. Dalam kalender Hijriah, satu bulan hanya memiliki dua kemungkinan jumlah hari, yaitu 29 hari atau 30 hari.
Apakah Boleh Awal Puasa Ikut Muhammadiyah, Lebaran Ikut NU?
Secara fikih, para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut pada dasarnya diperbolehkan, selama jumlah puasa Ramadhan yang dijalankan tidak kurang dari 29 hari.
Artinya, seseorang boleh saja memulai puasa berdasarkan satu metode, lalu mengakhiri Ramadhan mengikuti metode lain, selama total puasanya tetap 29 atau 30 hari.
Namun jika akibat perbedaan tersebut seseorang hanya berpuasa 28 hari, maka puasanya dianggap kurang dan ia wajib mengganti satu hari puasa (qadha).
Puasa Ramadhan Dipandang Sebagai Satu Kesatuan Ibadah
Dalam kajian fikih, ibadah Ramadhan dipandang sebagai rangkaian ibadah yang utuh dari awal hingga akhir. Karena itu, banyak ulama menyarankan agar umat Islam konsisten mengikuti satu metode hingga selesai.
Misalnya:
- Jika mengikuti keputusan Muhammadiyah, maka puasa hingga Idul Fitri mengikuti kalender Muhammadiyah.
- Jika mengikuti keputusan pemerintah atau NU, maka puasa dan Lebaran mengikuti hasil sidang isbat.
- Pendekatan ini dianggap lebih aman agar tidak terjadi kekurangan jumlah puasa.
Risiko Jika Mencampur Metode
Mencampur metode awal puasa dan Lebaran sebenarnya bisa menimbulkan beberapa risiko dalam praktiknya.
1. Risiko Puasa Kurang dari 29 Hari
Jika seseorang memulai puasa mengikuti pemerintah atau NU, lalu mengakhiri Ramadhan mengikuti Muhammadiyah, ada kemungkinan ia hanya berpuasa 28 hari.
Dalam kondisi tersebut, ia wajib mengganti satu hari puasa setelah Ramadhan.
2. Risiko Puasa Hingga 31 Hari
Sebaliknya, jika memulai puasa mengikuti Muhammadiyah tetapi mengakhiri mengikuti keputusan pemerintah, seseorang bisa saja menjalankan puasa hingga 31 hari.
Selain itu, ia juga berisiko berpuasa pada hari yang sebenarnya sudah masuk 1 Syawal, padahal berpuasa pada hari raya Idul Fitri hukumnya haram.
Anjuran Mengikuti Keputusan Pemerintah
Di Indonesia, penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri secara resmi dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Agama.
Hal ini ditegaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa umat Islam dianjurkan mengikuti keputusan pemerintah demi menjaga persatuan umat.
Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:
“Keputusan pemimpin dapat menghilangkan perbedaan pendapat.” (Hukmul hakim yarfa’ul khilaf)
Baca Juga: Lebaran 2026 Berpotensi Beda antara Muhammadiyah dan Pemerintah, Ternyata Ini Alasannya
Pentingnya Konsistensi dalam Ibadah Ramadhan
Sejumlah ulama juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan ibadah puasa.
Memilih satu metode dari awal hingga akhir membantu umat Islam menjalankan Ramadhan dengan lebih tenang dan yakin. Selain itu, memilih keputusan hanya untuk mencari jumlah puasa paling sedikit juga tidak dianjurkan dalam fikih.
Pada akhirnya, perbedaan metode penentuan awal Ramadhan merupakan bagian dari ijtihad ulama yang sudah lama ada dalam tradisi Islam.
Yang paling penting adalah memastikan puasa dijalankan sesuai ketentuan syariat serta tetap menjaga persatuan dan saling menghormati di tengah perbedaan.
.jpg)
