Kerja sama ini tidak bisa menunggu waktu, mengingat eskalasi konflik kian meluas berikut dampaknya bagi perekonomian global, utamanya pasokan dan gejolak harga minyak dunia.
Kebijakan ini dalam jangka pendek dapat diterima dan harus segera dijalankan, tetapi bagaimana dengan jangka menengah dan panjang. Haruskah selalu impor minyak mentah dan hasil minyak (bahan bakar jadi) guna memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat.
Jawabnya tentu tidak. Negeri ini sejak awal didirikan oleh para pendiri negeri untuk lepas dari ketergantungan.
Itulah mengapa kemandirian menjadi urgen, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di biang kebudayaan. Maknanya menuntut adanya kemandirian, setidaknya di ketiga sektor itu, jika ingin membangun negeri maju dan jaya. Negeri yang adil, makmur dan sejahtera. Negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur.
Program kemandirian bangsa yang digelorakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Astacita, yang poinnya swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru, sudah berada di jalur yang tepat menyongsong Indonesia masa depan, Indonesia Emas.
Baca Juga: Kopi Pagi: Habisi Musuh Tersembunyi
Kemandirian bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan, termasuk mandiri dalam energi. Swasembada pangan , utamanya beras sudah terwujud, malah sudah bisa ekspor ke negara lain. Ini prestasi yang patut diapresiasi.
Menyusul tentunya swasembada komoditas lainya, mengingat pangan itu bukan hanya beras, juga jagung, kedelai, umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan.
Kini kemandirian energi harus menjadi perhatian serius, Konflik di Timur Tengah menjadi alarm bagi pemerintah bahwa kemandirian energi kian mendesak. Pemerintah hendaknya mempercepat program kemandirian energi.
Jika dalam program kemandirian energi disebutkan dicapai dalam lima tahun, kini dipercepat lagi, sebagaimana halnya mempercepat swasembada beras.
Baca Juga: Kopi Pagi: Birokrasi Melayani, Bukan Dilayani
Kemandirian energi untuk melepaskan ketergantungan impor minyak dan gas secara keseluruhan, bukan hanya negara kawasan Teluk, AS, atau kawasan Asia Pasifik.
