“Sangatlah bijak jika para elite dan pejabat publik di level manapun membangun komunikasi politik sambung rasa dengan masyarakat untuk memahami problematik masyarakat, lebih mencermati kebutuhan riil masyarakat, sekaligus penyelesaian masalahnya..” - Harmoko
Kita telah memasuki 2026, masih sebagai tahun konsolidasi dan kolaborasi, jika tidak disebut sebagai tahun pemantapan sinkronisasi segala kebijakan. Di tahun ini pula terdapat agenda penting yang harus diselesaikan oleh pemerintah bersama DPR, yakni penataan kembali paket undang-undang politik, termasuk pemilihan umum.
Bagaimana wajah pemilu 2029 akan ditentukan oleh produk undang-undang yang dihasilkan sekarang. Kita berharap produknya akan sangat baik, tak hanya mencerminkan aspirasi masyarakat yang beragam, juga mampu merespons keadaan masa kini dan mendatang. Terlebih adanya tuntutan meletakkan pondasi kebijakan yang berkelanjutan dalam tata kelola negara menuju visi Indonesia Emas 2045.
Para pengambil kebijakan, tokoh elite harus bergerak cepat merespons keadaan, dan sesegera mungkin menjawabnya dengan menelorkan kebijakan. Saat sekarang tak bisa lagi bersikap “wait and see” yang dapat menumbuhkan stagnasi, boleh jadi antipati, jika tanpa eksekusi.
Baca Juga: Kopi Pagi: Implementasi Kolaborasi
Itulah perlunya pandai membaca keadaan, utamanya para elite dan pengambil kebijakan. Pandai merespons kehendak rakyat atas dampak buruk sejumlah program yang sedang berjalan.
Sekecil apa pun dampak buruk harus segera dihentikan, jangan biarkan menjadi liar dan berkepanjangan, utamanya terhadap program unggulan dan prioritas. Jangan biarkan “nila setitik rusak susu sebelanga”, begitu kata pepatah.
Dengan kepandaian membaca keadaan, akan mampu menyinkronkan tindakan yang tepat, meski panduan tugas tak sejalan dengan kondisi lapangan.
Begitu pun bagi para pemimpin di tingkat kesatuan maupun kewilayahan dalam menghadapi situasi era kini yang terus berubah, kadang tak terduga sebelumnya, pandai membaca keadaan kian dibutuhkan untuk mengambil kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi khalayak.
Baca Juga: Kopi Pagi: Selaraskan Peran Perempuan
Diprediksi dinamika politik masih akan terus terjadi, terlebih menyongsong pembentukan paket undang- undang politik. Gejala sudah terasa dengan beragamnya pendapat menyusul wacana pilkada oleh DPRD., termasuk yang tidak sependapat kepala daerah dipilih oleh wakil rakyat.
