“Kemudian dalam menanggulangi keamanan negara tingkat tinggi. Nah, keamanan negara tingkat tinggi di Indonesia ini, tidak semua daerah, tidak semua provinsi. Hanya ada di beberapa provinsi. Bahkan Aceh dengan gerakan Aceh, merdekanya pun sudah tidak ada. Tinggal di Papua saja dengan OPM-nya,” kata Fadlan kepada wartawan.
Fadlan mengatakan, alasan lainnya karena Brimob memiliki cara kerja yang semi militer, dengan sistem komando dari atasan. Ia menilai, hal tersebut bertolak belakang dengan status Polri sebagai pengayom masyarakat, sehingga tidak menjadikan rakyat sebagai atasannya.
“Tapi menjadikan kepentingan kelompok, kepentingan oligarki sebagai atasannya. Dan mereka merasa lebih tinggi. Ada arogansi yang tumbuh, yang tersebar secara kolektif di institusi tersebut. Sehingga, mereka merasa dirinya superior,” ucapnya.
Baca Juga: Geruduk Mabes Polri, Ratusan Mahasiswa Teriak ‘Pembunuh’
Superioritas yang dimiliki satuan Brimob Polri dinilai membahayakan bagi supremasi sipil, sehingga BEM KM IPB mengecam dan menolak satuan Brimob terus berdiri.
“Bayangkan, seorang bripda, bahkan seorang anggota sendiri pun bisa mati di tangan seniornya sendiri. Apalagi kita, apalagi kita mahasiswa, apalagi mungkin di sini ada wartawan yang sering mendapatkan represivitas,” kata dia. (cr-6)
