JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - DPRD DKI Jakarta menyoroti kecilnya alokasi anggaran ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak pada upaya nyata menekan angka pengangguran di ibu kota.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, legislatif memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam melayani dan melindungi masyarakat Jakarta. Menurutnya, tingkat pengangguran di Jakarta saat ini sudah berada di atas ambang batas toleransi.
"Pengangguran di kita sudah mengarah pada kriminalitas karena memang sudah dua kali lipat dari batas normal, batas toleransi, sudah enam persen lebih," ujar Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Khoirudin menilai, hingga saat ini anggaran yang tersedia belum menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap pemecahan masalah pengangguran. Ia mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar fokus pada isu tersebut diwujudkan dalam bentuk alokasi anggaran yang konkret.
Baca Juga: DPRD Jakarta Ingatkan Olahraga Padel Tidak Abaikan Kenyamanan Warga
"Dan saya melihat anggaran kita belum berpihak kepada pemecahan masalah pengangguran," ucap Khoirudin.
"Saya mengingatkan TAPD, Pak Sekda, Bappeda, Bapenda, ada Biro Hukum ya, agar konsentrasi kita kepada masalah pengangguran ini harus nyata dalam bentuk keberpihakan anggaran," ungkapnya.
Khoirudin mencontohkan, berkurangnya anggaran pelatihan kerja berdampak langsung pada terbatasnya jumlah peserta yang bisa mengikuti program peningkatan keterampilan.
"Jangan sampai masyarakat yang mau ikut pelatihan tidak bisa dilatih karena enggak ada anggaran, gitu. Jadi anggarannya yang begitu jauh berkurangnya, pada akhirnya jumlah peserta pelatihannya menjadi sangat terbatas," kata dia.
Kadarmanto mengusulkan agar kebutuhan dasar pencari kerja seperti medical check up dan psikotes dapat digratiskan melalui penugasan kepada Dinas Kesehatan. Selain itu, Khoirudin mendorong optimalisasi peran dan fasilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga: Truk Ayam di Bogor Alami Rem Blong hingga Terguling, Satu Mobil Warga Rusak Ditabrak
"Jadi saya meminta agar dicarikan solusi, di antaranya setiap pekerja kan ada medical check up, ada psikotes, ini kan punya Pemda semua, bisa diberikan perintah kepada Dinkes ya untuk menggratiskan kepada para calon pekerja gitu ya, misalnya gitu ya," ucap dia.
"Banyak fasilitas Pemda yang bisa digunakan untuk tempat pelatihan bagi pekerja, ya ada JakTour, ada Transjakarta untuk pelatihan sopir, pramudi, ada Bank Jakarta yang membiayai, semua di bawah kekuasaan eksekutif," katanya.
Menurutnya, meski terjadi penurunan anggaran, pemerintah tetap bisa mengambil langkah strategis melalui penugasan kepada BUMD untuk membantu mengatasi pengangguran.
"Ya kalaupun anggaran berkurang tapi bisa penugasan kepada BUMD terkait untuk bisa membantu mengatasi pengangguran," katanya.
Baca Juga: DPRD DKI Ingatkan Pemprov Jakarta Relokasi Warga Kampung Bilik Harus Perhatikan Aspek Kemanusiaan
Khoirudin mengaku prihatin melihat situasi saat ini, ketika lapangan pekerjaan semakin terbatas sementara anggaran untuk mencetak tenaga kerja justru tidak memadai.
"Saya sedih ya, di tengah ekonomi sulit, sementara kerjaan sulit, sementara yang butuh tenaga kerja kita enggak bisa menganggarkan," ujar dia.
Sebelumnya, Jumlah pengangguran di Jakarta mengalami peningkatan pada November 2025 seiring bertambahnya angkatan kerja baru yang masuk ke pasar tenaga kerja.
Meski jumlah penduduk bekerja ikut naik, laju penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya mampu menahan kenaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Kenaikan Angka Pengangguran di Jakarta
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat pada November 2025 menunjukkan penduduk usia kerja di Jakarta mencapai 8,44 juta orang, naik sekitar 10 ribu orang dibanding Agustus 2025.
"Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu sebesar 5,53 juta orang, sisanya adalah bukan angkatan kerja sebanyak 2,91 juta orang," ucap Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto di Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.
Namun, Kadarmanto mengatakan, sebanyak 349 ribu penduduk Jakarta masih menganggur pada November 2025. Disisi lain, orang yang sudah bekerja di Jakarta mencapai 5,53 juta orang.
"Komposisi angkatan kerja di Jakarta pada November 2025 terdiri dari 5,18 juta orang penduduk yang bekerja dan 349 ribu orang pengangguran," ujar Kadarmanto.
Baca Juga: Sempat Terganggu Sebulan, Warga Jembatan Besi Jakbar Kembali Dapat Air Bersih PAM Jaya
Adapun angka tersebut mengalami peningkatan sebanyak 67,30 ribu orang dibandingkan data Agustus 2025 lalu.
"Jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 67,30 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 48,67 ribu orang, di sisi lain pengangguran juga bertambah 18,63 ribu orang," kata dia.
Kadarmanto mengungkapkan, Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki mencapai 6,90 persen, lebih tinggi dibanding perempuan sebesar 5,43 persen.
"Pada November 2025, TPT laki-laki sebesar 6,90 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,43 persen. TPT laki-laki naik 0,69 persen poin, sedangkan TPT perempuan turun 0,36 persen poin jika dibandingkan Agustus 2025," ungkap Kadarmanto.
Sementara itu, dari tingkat pendidikan, lulusan SMA umum masih menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Dia menyebut, pada November 2025 TPT tamatan SMA umum merupakan yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,14 persen.
"TPT terendah terjadi pada tamatan Diploma 1/II/III sebesar 3,44 persen," kata dia.
Selanjutnya, untuk tamatan SMK sebesar 7,84 persen, TPT Universitas sebesar 5,47 persen, TPT SD ke bawah sebesar 4,06 persen, dan TPT SMP sebesar 3,66 persen.
"Dibandingkan Agustus 2025, TPT tamatan Diploma I/II/III turun 2,46 persen poin, TPT tamatan SMP turun 1,47 persen poin, dan TPT tamatan Universitas turun 0,64 persen poin," ucapnya.
Kadarmanto mengatakan, TPT mengalami peningkatan pada tamatan lainnya. Peningkatan TPT terbesar pada tamatan SD ke bawah yaitu naik 1,23 persen poin.
"Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT November 2025 mempunyai pola yang sedikit berbeda dengan Agustus 2025," ujarnya. (cr-4)
