JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Parkir liar menjadi salah satu masalah yang terjadi di wilayah Jakarta hingga kini masih belum terselesaikan.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyampaikan bahwa penanganan parkir liar tidak bisa dilakukan setengah-setengah dan membutuhkan sikap tegas dari pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
"Jadi untuk penanganan parkir liar yang ada di Jakarta, memang yang pertama sikap tegas dari pemerintah Jakarta dan juga aparat penegak hukum itu diperlukan," ucap Pramono di Taman Ayodia, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Februari 2026.
Ia menjelaskan, ketegasan tersebut diwujudkan melalui berbagai operasi penertiban yang dilakukan secara rutin oleh jajaran terkait.
Baca Juga: Puluhan Artefak Rasulullah dan Sahabat Dipamerkan di Cibinong Bogor
"Maka kami lakukan, sehingga dengan demikian ada operasi dan sebagainya," ujar Pramono.
Selain itu, Pramono menyebut bahwa pihaknya akan membuka lapangan pekerjaan lebih luas bagi masyarakat untuk mengatasi permasalah ini.
"Yang kedua, saya sebagai Gubernur tentunya juga memikirkan untuk bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas," kata Pramono.
Pramono menilai, sebagian praktik parkir liar ini muncul karena keterbatasan lapangan kerja dan tekanan kebutuhan ekonomi.
Baca Juga: Pramono Ancam Pecat Aparat DKI Jakarta yang Lakukan Pungutan Liar
Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar mampu menciptakan peluang kerja baru bagi warga.
"Dan untuk itu, dengan pertumbuhan ekonomi kemarin, dan saya harapkan bahwa momentum ekonomi dunia juga tidak banyak mengalami perubahan, sehingga kami bisa membuka ruang peluang untuk lapangan kerja," ungkap Pramono.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter mengatakan adanya dugaan keterlibatan oknum petugas di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam praktik parkir liar di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Dugaan tersebut mencuat setelah aparat kepolisian mengamankan sejumlah juru parkir (Jukir) liar yang memungut uang parkir secara ilegal. Bahkan, Jukir tersebut mengenakan atribut menyerupai petugas resmi.
Baca Juga: Tanggul Jebol di Pesanggrahan dan Banjir di Wilayah Jakarta, Begini Penanganan Dinas SDA DKI
Jupiter mengatakan, terdapat dugaan oknum tersebut menyediakan seragam dan atribut kepada para jukir liar.
"Kejadian ini menunjukkan pengawasan terhadap pengelolaan parkir di Jakarta masih lemah. Harus segera dibenahi secara serius,” ujar Jupiter.
Menurut dia, penanganan kasus tidak boleh berhenti pada jukir di lapangan. Apabila terdapat pihak yang memasok atribut, tiket, atau turut membantu praktik ilegal, maka harus diusut hingga tuntas.
“Tidak boleh ada pembiaran, apalagi perlindungan terhadap oknum yang merugikan masyarakat,” kata Jupiter.
Terkait persoalan itu, ungkap Jupiter, DPRD akan meminta Unit Pengelola Perparkiran Dishub mengevaluasi secara menyeluruh.
Berdasarkan pemeriksaan awal, lanjut Jupiter, salah satu pelaku mengaku memperoleh tiket dan atribut dari seseorang berinisial R yang disebut sebagai koordinator lapangan Dishub di Jakarta Pusat. (cr-4)
