KEBAYORAN BARU, POSKOTA.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 11 tersangka terkait penyimpangan kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, terma suk palm oil mill effluent (POME), pada periode 2022-2024.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan kasus penyimpangan kegiatan ekspor ini merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah.
“Tim penyidik dari JAM PIDSUS berdasarkan Surat Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 71 Tanggal 21 Oktober 2005 telah menetapkan beberapa tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan CPO dan Produk turunannya,” ujar Syarief dalam keterangannya, Rabu, 11 Februari 2026.
Baca Juga: Berapa Hari Proses Pencairan PIP Usai Aktivasi? Simak Jadwal dan Tahapan Pencairannya
Belasan tersangka tersebut terdiri dari tiga pejabat negara dan delapan direksi perusahaan swasta.
Para pelaku di antaranya LHB selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan di Kementerian Perindustrian, FJR selaku Direktur Teknis Kepabeanan DJBC, MZ selaku ASN pada KPBC Pekanbaru, serta delapan petinggi perusahaan, yakni ES, ERW, FLX, RND, TNY, VNR, RBN, dan YSR.
Para tersangka disangka melanggar Primair: Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kemudian subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Baca Juga: YAPI NTPN Error di Data Bansos Atensi? Ini Penjelasan dan Cara Cek Ulang
“Para tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” kata Syarief.
Menurut Syarief, perkara ini bermula dari kebijakan pemerintah terkait pembatasan dan pengendalian ekspor CPO sepanjang 2020-2024 untuk menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri serta stabilitas harga.
Kebijakan itu dijalankan melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), persyaratan persetujuan ekspor, serta pengenaan Bea Keluar dan Pungutan Sawit (Levy). Namun, Syarif mengatakan bahwa penyidik menemukan adanya rekayasa klasifikasi komoditas ekspor.
CPO berkadar asam tinggi diduga sengaja diklaim sebagai POME atau Palm Acid Oil (PAO) menggunakan HS Code 2306 yang semestinya diperuntukkan bagi residu atau limbah padat.
Baca Juga: Ramai Soal Penonaktifan, Pemerintah Tegaskan PBI BPJS Pakai Hitungan Desil
Cara tersebut diduga digunakan untuk menghindari pembatasan ekspor serta kewajiban kepada negara.
"Mereka meloloskan ekspor CPO menggunakan klasifikasi tidak sesuai guna menghindari kewajiban DMO, pembatasan ekspor, serta pembayaran Bea Keluar dan Levy. Pajak CPO itu jauh lebih tinggi daripada pajak POME," ujarnya. (man)