Najib menilai respons pemerintah yang terbatas pada penyampaian permohonan maaf, pemberian uang duka, dan bantuan sembako tidak mencerminkan empati yang sejati. Menurutnya, nyawa seorang anak tidak dapat ditebus dengan bantuan materi.
“Empati sejati tidak diukur dari seberapa cepat bantuan dibagikan, tetapi dari keberanian mengakui kegagalan dan bertanggung jawab secara moral. Kehadiran negara tidak boleh berhenti pada simbol dan seremoni,” tegasnya.
Mujadalah Kiai Kampung Indonesia menilai tragedi tersebut sebagai kegagalan sistemik, bukan sekadar insiden personal. Oleh karena itu, Najib menekankan pentingnya tanggung jawab moral para pejabat di daerah tempat kejadian, mulai dari bupati hingga kepala desa.
“Dalam tradisi kepemimpinan yang bermartabat, mengundurkan diri dari jabatan adalah bentuk tanggung jawab etis ketika gagal melindungi rakyatnya, terlebih anak-anak. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas administrasi dan angka-angka, tetapi juga atas keselamatan, kesehatan mental, dan masa depan warganya,” katanya.
Baca Juga: Terkendala Adminduk, Keluarga Siswa Bunuh Diri di NTT Dinyatakan Tak Menerima Bansos
Lebih lanjut Najib menambahkan, jika seorang anak bisa merasa begitu sendirian dan putus asa di tengah masyarakat dan negara, maka yang seharusnya dievaluasi bukanlah anak tersebut, melainkan seluruh sistem orang dewasa dan penguasa yang lalai menjalankan perannya.
Karenanya Najib menyerukan agar tragedi ini tidak ditutupi dengan pernyataan normatif, bantuan sesaat, atau pendekatan seremonial.
Menurutnya, diperlukan evaluasi menyeluruh, pertanggungjawaban nyata, serta perubahan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak dan kesehatan mental masyarakat.
“Semoga tragedi ini menjadi titik balik bagi perbaikan bersama, bukan sekadar berita yang berlalu,” kata Najib. (ruh)
