Baca Juga: Siapa Juda Agung? Ini Profil Lengkap Pengisi Kursi yang Ditinggalkan Thomas Djiwandono di Kemenkeu
“Kejadian ini, korban tidak dapat bantuan pemerintah karena administrasi kependudukannya belum jelas. Ini tidak boleh terulang. Anak sekecil ini tidak seharusnya menjadi korban,” ujar Gubernur dengan nada prihatin.
Insiden ini menjadi tamparan keras bagi sistem perlindungan sosial di NTT. YBS meninggalkan sepucuk surat terakhir kepada ibunya sebelum mengakhiri hidupnya, mengungkap kondisi ekonomi keluarga sebagai sumber tekanan emosional yang dialaminya.
Gubernur Melki menilai tragedi ini menunjukkan kelemahan mekanisme sosial pemerintah dalam mendeteksi keluarga-keluarga yang menghadapi kerentanan ekstrem.
“Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana sistem pengaman sosial ini memastikan kejadian seperti ini bisa dideteksi pada kesempatan pertama, kemudian dibantu,” ungkapnya.
Menurut Melki, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan berbagai skema bantuan mulai dari tingkat pusat hingga desa. Namun mekanisme birokrasi yang lambat dan berbelit menjadi hambatan ketika ada kebutuhan mendesak yang harus ditangani segera.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus memiliki mekanisme darurat yang mampu menjangkau keluarga dalam kondisi krisis sebelum terlambat.
Kasus YBS menjadi contoh bahwa kerentanan keluarga miskin bukan hanya disebabkan kurangnya pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap layanan sosial akibat data administrasi yang tidak diperbarui. Melki Laka Lena meminta adanya pembenahan menyeluruh pada sistem pendataan, verifikasi, dan saluran bantuan agar insiden serupa tidak kembali terjadi.
Ia juga mendorong aparat desa untuk melakukan pendataan ulang terhadap keluarga miskin di wilayah masing-masing, tidak hanya mengandalkan data yang sudah lama tidak diperbarui.
“Ini bukan sekadar soal administrasi, ini soal nyawa. Kita harus pastikan tidak ada lagi keluarga miskin yang terlewat karena masalah data,” pungkasnya.
