JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat tingginya angka pengangguran sebagai tantangan. Berdasarkanm data, muncul lonjakan angkatan kerja baru mencapai 5,53 juta orang.
Stafsus Gubernur Jakarta bidang Media dan Komunikasi Publik, Chico Hakim menyampaikan bahwa Gubernur Pramono Anung telah menekankan komitmen untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta.
"Respons kami mencakup intensifikasi program pelatihan dan perluasan kesempatan kerja, termasuk evaluasi berkala atas inisiatif seperti Job Fest yang telah berjalan sejak 2025," ujar Chico kepada Poskota, Jumat, 6 Februari 2026.
Chico mengatakan, saat ini Pemda Jakarta sedang menganalisis data pengangguran untuk melakukan penyesuaian pada APBD 2026.
Baca Juga: Dua Hari Absen, Seorang Pegawai PPPK Ditemukan Tewas di Kontrakan Daerah Bekasi
Nantinya, APBD yang disiapkan tersebut bakal lebih difokuskan pada sektor penyerapan tenaga kerja.
"Agar lebih fokus pada sektor penyerap tenaga kerja seperti akomodasi, makanan-minuman, dan jasa," kata Chico.
Lebih lanjut, Chico menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta telah menyiapkan berbagai program holistik untuk menekan angka pengangguran.
"Dengan fokus pada peningkatan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan kolaborasi lintas sektor," ungkap Chico.
Baca Juga: Racun Pembunuh Satu Keluarga di Warakas Jakut Terungkap
Salah satu program utama yang bakal digelar adalah Jakarta Job Fest, dimana akan tersedia sekitar 20 ribu lowongan kerja di dalam maupun luar negeri.
"Termasuk pelatihan pra-kerja untuk memfasilitasi penempatan. Program ini diperluas untuk mencakup disabilitas dan peluang global," ucap Chico.
Chico menyebut, pelatihan kerja reguler saat ini terus dijalankan melalui Suku Dinas Tenaga Kerja di berbagai wilayah.
"Kami melatih ribuan warga setiap tahun, seperti di Jakarta Timur yang melatih 1.350 orang sepanjang 2025 dengan keterampilan seperti teknisi, administrasi, dan digital. Program ini dilanjutkan di 2026 dengan tambahan modul berbasis teknologi," ujar dia.
Baca Juga: Satres PPA-PPO Dibentuk untuk Tekan Angka Tindak Pidana Perempuan dan Anak di Bogor
Chico memastikan Pemprov juga mendorong promosi kerja di luar negeri melalui skema penempatan tenaga kerja terampil ke negara mitra, serta pelatihan bahasa dan sertifikasi sebagai solusi jangka pendek.
"Dorongan untuk ekspor tenaga kerja terampil ke negara mitra, termasuk pelatihan bahasa dan sertifikasi, sebagai solusi jangka pendek," katanya.
Dia mengungkapkan, peningkatan job fair secara rutin akan dilakukan selama 2026 ini. Menurutnya, pelatihan kerja dan job fair telah terbukti efektif dalam menjembatani pencari kerja dengan peluang, meskipun masih ada ruang perbaikan.
"Pada 2025, job fair seperti Jakarta Job Fest berhasil menyerap ribuan tenaga kerja, dengan tingkat penempatan mencapai 20-30 persen dari peserta, terutama di sektor jasa dan manufaktur," ucap dia.
Sementara itu, dikatakan Chico, pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) menunjukkan sekitar 60–70 persen lulusannya mendapatkan pekerjaan dalam waktu enam bulan setelah pelatihan berdasarkan survei internal.
"Namun, evaluasi Pemprov menunjukkan tantangan seperti job mismatch (ketidaksesuaian keterampilan dengan permintaan pasar) dan ketergantungan pada aplikasi online pasca-job fair, yang mengurangi efektivitas hingga 20-30 persen," ungkap dia.
Baca Juga: Pengendara Keluhkan Jalan Panjang Jakbar Berlubang, Khawatir Kecelakaan
Di tahun 2026, Chico mengatakan, Pemda Jakarta akan meningkatkan pelatihan pra-job fair, sosialisasi digital, dan SOP kolaborasi perusahaan untuk mengurangi mismatch dan meningkatkan tingkat penempatan hingga 40 persen.
Chico menambahkan, berdasarkan analisis data BPS dan berbagai studi, pengangguran di Jakarta dipengaruhi beberapa faktor utama. Salah satunya, mismatch keterampilan terutama pada lulusan SMA dan SMK yang tingkat penganggurannya paling tinggi.
Selain itu, Chico mengatakan, arus masuk penduduk dari luar Jakarta turut meningkatkan angkatan kerja tanpa diimbangi penciptaan lapangan kerja baru.
"Banyak lulusan SMA/SMK (TPT tertinggi 8,14 persen untuk SMA) tidak sesuai dengan kebutuhan industri digital dan jasa modern," katanya.
"(Terakhir) dampak eksternal seperti sisa pandemi, kemiskinan, dan ketidakstabilan global mempengaruhi sektor seperti pariwisata dan manufaktur," ujarnya. (cr-4)
