JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menyatakan normalisasi Sungai Ciliwung merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi banjir di ibu kota. Ia mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang telah membebaskan lahan secara humanis.
“Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, beberapa tahun ke depan Ciliwung tuntas. Nah kalau tuntas ini menjadi pilot project untuk 13 aliran sungai yang ada di Jakarta,” ujar Pantas kepada awak media, Sabtu, 31 Januari 2026.
Pantas menegaskan Pemprov DKI harus berkomitmen menuntaskan proses normalisasi Sungai Ciliwung agar aliran sungai kembali berjalan normal sesuai kebutuhan alam.
“Katakanlah 10 tahun, 20 tahun ke depan, betul-betul Jakarta sudah bebas dari musibah banjir yang bersumber dari infrastruktur sungai,” kata Pantas.
Baca Juga: BPBD DKI: Banjir di Bantaran Sungai Akan Terus Terjadi Jika Normalisasi Belum Tuntas
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melakukan pembebasan lahan di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, pada Kamis, 29 Januari 2026. Pembebasan lahan ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor SA 01-Mn/217 tanggal 11 April 2025 tentang dukungan pengadaan tanah serta rencana aksi pengendalian banjir Sungai Ciliwung.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pembebasan lahan dilakukan untuk mendukung normalisasi kawasan bantaran Kali Ciliwung di Cawang.
"Ini merupakan bagian dari upaya serius Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir, khususnya dalam jangka menengah,” ucap Pramono.
Ia menyebut normalisasi Kali Ciliwung sempat terhenti sejak 2017 dan kini kembali dilanjutkan karena memiliki peran strategis dalam sistem pengendalian banjir Jakarta.
"Normalisasi Sungai Ciliwung ini sempat terhenti dari tahun 2017 dan kita lanjutkan kembali, karena Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan BPN, Ibu Kakanwil, meyakini bahwa salah satu hal yang harus dilakukan untuk mengurangi banjir di Jakarta dalam jangka menengah ini adalah ruas Ciliwung ini," ujar Pramono.
Menurut Pramono, sekitar 40 persen aktivitas aliran sungai di Jakarta berada di kawasan Ciliwung sehingga normalisasi menjadi sangat krusial.
"Ciliwung ini adalah hampir 40 persen, Bu ya? Hampir 40 persen, aktivitas sungai yang ada di Jakarta adalah di tempat ini. Sehingga dengan demikian normalisasi Ciliwung ini menjadi penting," kata Pramono.
Baca Juga: Banjir Kampung Melayu Mulai Surut, Warga Catat Empat Kali Terjadi Sepanjang Januari
Pramono menjelaskan, normalisasi Ciliwung dibagi menjadi dua segmen. Segmen pertama dari Pintu Air Manggarai hingga MT Haryono sepanjang 7 kilometer dengan rencana pembangunan tanggul sepanjang 14,99 kilometer.
"Pada segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 14,99 kilometer. Dengan realisasi saat ini mencapai 8,24 kilometer," kata dia.
Segmen kedua dari MT Haryono hingga TB Simatupang sepanjang 12,89 kilometer dengan rencana pembangunan tanggul 18,7 kilometer.
"Segmen ini direncanakan pembuatan tanggulnya 18,7 kilometer. Dan realisasinya sekarang ini kurang lebih 8,9 kilometer. Sehingga total secara keseluruhan ada 33,69 kilometer di ruas Ciliwung ini, realisasi yang sudah diturap 17,14 kilometer," ungkap Pramono.
Khusus wilayah Cawang, kebutuhan pembebasan lahan mencapai sekitar 411 bidang dengan panjang penanganan sekitar 2.401 meter. Pada 2025, telah dibebaskan 20 bidang sepanjang 150 meter.
Pada 2026, pembebasan direncanakan terhadap 133 bidang dengan panjang sekitar 557 meter, sedangkan sisanya akan dilaksanakan pada 2027.
Baca Juga: PMI Kota Depok Kirim Relawan ke Lokasi Longsor Pasirlangu Bandung Barat
“Saya menginginkan proses normalisasi Ciliwung ini berjalan dengan baik dan tanpa gejolak. Kami telah melakukan pembebasan lahan secara cukup masif sejauh ini," kata Pramono.
"Seluruh proses pembebasan lahan dilakukan langsung oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air tanpa perantara, dan penilaiannya dilakukan oleh BPN," sambungnya.
Pramono menambahkan, pembebasan lahan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, sementara pembangunan tanggul dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.
Terkait warga terdampak, Pemprov DKI menerapkan skema ganti rugi serta membuka opsi pemanfaatan rumah susun milik pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada persoalan berarti di lapangan. Ini berkat koordinasi dan kerja sama yang sangat baik,” ujar Pramono. (cr-4)
