PENJARINGAN, POSKOTA.CO.ID - Aparat gabungan melaksanakan operasi pengawasan dan penindakan terhadap praktik pembuangan sampah liar dan puing ilegal di kawasan Tanggul Muara Baru, Jakarta Utara, Rabu, 22 Januari 2026.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menegaskan, penegakan hukum ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam memberikan efek jera kepada para pelaku, sekaligus mencegah terulangnya pencemaran lingkungan di kawasan pesisir.
Penanganan dilakukan secara terintegrasi melalui pengawasan langsung di lapangan serta pembentukan posko bersama guna mendukung proses penindakan hukum.
“Saat ini fokus kami adalah pencegahan agar praktik pembuangan sampah liar tidak kembali terjadi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pemasangan spanduk larangan pembuangan sampah sesuai ketentuan Pasal 130 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di sejumlah titik rawan,” kata Asep dalam keterangan tertulis.
Baca Juga: Gudang Penyimpanan Vaksin di Jakbar Tidak Layak, Dinkes Beri Penjelasan
Selain itu, pengawasan di kawasan Tanggul Muara Baru juga diperkuat dengan pemasangan portal akses serta kamera pengawas (CCTV) untuk memantau aktivitas keluar-masuk kendaraan dan mencegah praktik pembuangan sampah ilegal.
Asep menjelaskan, penindakan terhadap pelanggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik melalui sanksi administratif, Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau Sanksi Pidana yang lebih berat.
Untuk sanksi administratif, penindakan dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum DLH DKI Jakarta bersama Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
Dalam Pasal 130 ayat (1) huruf b Perda 3/2013, setiap orang yang dengan sengaja atau terbukti membuang atau menumpuk sampah di sungai, kanal, waduk, saluran air, jalan, taman, atau tempat umum dapat dikenakan sanksi berupa uang paksa hingga Rp500.000.
Baca Juga: Ratusan Kucing Jalani Sterilisasi Gratis di Jakarta Utara
“Selain itu, bagi pelaku usaha yang melakukan pengelolaan sampah tanpa izin, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Perda 3/2013, berupa uang paksa sebesar Rp5 juta hingga Rp10 juta, disertai kewajiban untuk mengurus perizinan usaha pengelolaan sampah,” ucap dia.
