Tak hanya itu, donasi ini akan digelar oleh para relawan sebab sifatnya bencana nasional.
"Sampai terbit Perbub tentang pengesahan pergeseran anggaran yang dijanjikan kemarin. Rencana Senin, kalau Senin okeh kami pulang. Open donasi ini juga akan dilaksanakan ke tingkat Provinsi, bahkan Pusat. Kami ingin menanyakan kesanggupan apa yang akan di gelontorkan oleh mereka tuturnya.
"Karena ini sifatnya bencana nasional, semua pemerintah harus bahu membahu menyelesaikan persoalan Huntara di Lebakgedong," sambungnya.
Baca Juga: Mati Listrik 7 Hari di Indonesia, Apakah Benar atau Hoaks? Ini Fakta Sebenarnya dan Penjelasan PLN
Menanggapi hal itu, Asisten Daerah (Asda) II Lebak, Rahmat menilai aksi open donasi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Lebakgedong sah-sah saja.
"Open donasi secara aturan sah-sah saja, yang penting penggunaannya sesuai," ucap Rahmat.
Menurut Rahmat, Pemkab Lebak bukan pada kapasitas menjawab mau atau tidaknya, melihat Aliansi Masyarakat Lebakgedong melakukan open donasi.
"Kami tidak dalam kapasitas menjawab mau atau tidak mau, karena semua pihak boleh membantu," ujarnya.
Selain itu, Rahmat mengklaim bahwa Pemkab Lebak sudah berupa semaksimal mungkin dalam memperjuangkan Huntara Lebakgedong.
"Pemkab ini sudah sangat maksimal, meskipun dengan kondisi terbatas. Mudah-mudahan setelah rapat dengan ketua DPRD Lebak, ini bisa kami putuskan percepatan yang bisa kami lakukan. Agar bantuan dari BNPB dan Kementrian Perumahan Rakyat bisa cepat kami akses," pungkasnya.
