JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengklaim, keputusan pembongkaran tiang monorel mangkrak di sepanjang Jalan Rasuna Said, Setibudi, Jakarta Selatan, melalui proses Panjang.
"Tentunya untuk melakukan ini (pembongkaran) prosesnya panjang," kata Pramono kepada wartawan di lokasi, Kamis, 14 Januari 2026.
Sebelum kebijakan tersebut dijalankan, Pramono berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta, hingga pihak pengembang PT Adhi Karya.
"Karena pada waktu itu secara khusus saya juga melaporkan kepada KPK supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari," ujarnya.
Bebas Persoalan Hukum
Dengan langkah tersebut, ia ingin seluruh permasalahan hukum yang berkaitan dengan keberadaan tiang monorel tersebut tidak menimbulkan masalah sewaktu-waktu.
"Jadi urusan hukumnya tentunya dengan adanya surat dari Bapak Kejaksaan Tinggi, sebenarnya udah selesai. Dan kami sudah berkirim surat secara langsung kepada Adhi Karya, untuk mereka membongkar sendiri, pada bulan November yang lalu. Kami kasih batas waktu satu bulan, tidak bisa dibongkar," ucapnya.
Sementara itu, besi-besi bekas tiang monorel akan diserahkan kepada Adhi Karya selaku pengembang.
"Dan apa yang kami lakukan nanti kami sampaikan. Tapi yang jelas, komunikasi dengan Adhi Karya tetap kami lakukan termasuk besi-besi nanti, kenapa ini tidak dikerjakan dengan kontraktor tertentu tetapi kenapa besi-besinya nanti kami akan serahkan kepada Adhi Karya," tutur dia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menganggarkan sekitar Rp254 juta untuk pembongkaran tiang monorel yang ditargetkan rampung pada September 2026. Setelah itu, kawasan Kuningan ditata ulang dengan biaya senilai Rp102 miliar.
