POSKOTA.CO.ID - Pemerintah membuka peluang pemberian diskon tarif listrik bagi masyarakat di wilayah Sumatra yang terdampak bencana alam, seperti banjir bandang dan tanah longsor.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai bentuk kehadiran negara dalam membantu pemulihan ekonomi warga pascabencana.
Purbaya menyatakan bahwa secara prinsip, kebijakan keringanan tarif listrik merupakan langkah yang wajar dan relevan, mengingat banyak korban bencana belum dapat kembali beraktivitas normal dan kehilangan sumber penghasilan.
Meski demikian, hingga kini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menerima pengajuan resmi terkait skema diskon tersebut.
“Belum sampai ke saya. Itu nanti mungkin PLN yang akan sampaikan ke saya, sampai sekarang belum sampai,” ujar Purbaya usai Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026
Pernyataan ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan fiskal tetap melalui mekanisme yang tepat, tanpa mengurangi urgensi perlindungan bagi masyarakat terdampak bencana.
Baca Juga: KUR Bank DKI 2026 Resmi Dibuka: Simak Plafon Rp1–Rp500 Juta, Bunga Rendah, dan Cara Daftarnya
Usulan Diskon Listrik Berpotensi Diajukan oleh PLN
Menurut Purbaya, usulan diskon tarif listrik kemungkinan besar akan datang dari PT PLN (Persero) sebagai operator kelistrikan nasional.
Dalam praktik kebijakan energi nasional, PLN berperan penting sebagai pihak teknis yang mengajukan skema keringanan tarif kepada pemerintah, khususnya untuk kondisi darurat atau bencana alam.
Menkeu menegaskan bahwa negara memiliki instrumen pembiayaan bencana yang memang disiapkan untuk kondisi seperti ini. Oleh karena itu, diskon tarif listrik dapat menjadi bagian dari strategi pemulihan sosial dan ekonomi, bersamaan dengan bantuan logistik dan rehabilitasi infrastruktur.
“Kalau untuk daerah bencana selama masa itu harusnya ada, termasuk dana bencana kita. Mereka juga susah, mungkin juga belum berproduksi, jadi tidak punya uang. Kalau dikasih pengurangan ya wajar saja,” kata Purbaya.
Pernyataan tersebut memperkuat posisi pemerintah bahwa kebijakan fiskal harus bersifat adaptif, terutama dalam situasi krisis kemanusiaan.
Kementerian ESDM Kaji Durasi dan Skema Diskon Tarif
Sejalan dengan pernyataan Menkeu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya telah mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji rencana diskon tarif listrik untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
“Prinsipnya Kementerian ESDM akan memberikan diskon, namun kami lagi mengkaji berapa bulan dan biayanya berapa,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 di Jakarta.
Kajian tersebut mencakup durasi pemberian diskon, besaran keringanan tarif, serta implikasi anggaran negara. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.
Bahlil menambahkan bahwa rencana ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan para kepala daerah di wilayah terdampak bencana. Kebijakan tersebut juga akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diimplementasikan.
“Karena pasti Bapak Presiden juga sudah memberikan kepada kami untuk hadir melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita,” ujar Bahlil.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Kaget Kapal Bantuan Banjir Sumatra Dikenai Bea Cukai Rp30 Miliar
Pemulihan Infrastruktur Listrik Jadi Prioritas
Selain diskon tarif listrik, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan infrastruktur kelistrikan di daerah bencana. Kementerian ESDM mencatat masih terdapat sekitar 150 desa yang membutuhkan penyelesaian jaringan listrik secara menyeluruh akibat kerusakan infrastruktur.
Untuk memastikan pasokan listrik tetap tersedia, pemerintah telah menyalurkan 1.000 unit generator set (genset) ke wilayah terdampak. Langkah ini menjadi solusi sementara agar aktivitas masyarakat, layanan kesehatan, dan fasilitas publik tetap berjalan.
“Kami kirim seribu genset karena masih ada infrastruktur darat tegangan rendah yang belum selesai. Masih ada sekitar 150 desa yang harus kita selesaikan,” jelas Bahlil.
Upaya pemulihan ini juga dibarengi dengan perbaikan layanan BBM dan LPG, meskipun pemerintah mengakui masih ada beberapa kabupaten yang membutuhkan usaha ekstra karena tingkat kerusakan yang cukup parah.
Bantuan Energi untuk Aceh dan Wilayah Terdampak
Sebagai bagian dari pemulihan energi, pemerintah menyalurkan bantuan genset berkapasitas 5.000 hingga 7.000 VA ke 224 desa di Aceh yang belum teraliri listrik. Bantuan ini dilengkapi dengan paket pendukung berupa kabel listrik standar SNI, kontak dan tusuk kontak, serta pasokan BBM 300 liter untuk kebutuhan operasional selama 15 hari.
Langkah tersebut menunjukkan pendekatan komprehensif pemerintah dalam menangani dampak bencana, tidak hanya melalui bantuan langsung, tetapi juga dengan memastikan akses energi sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
