POSKOTA.CO.ID - Pemerintah mulai menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) pada minggu kedua Januari 2026. Penyaluran ini menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan pada akhir tahun sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga memastikan keberlanjutan beberapa program bansos strategis sepanjang tahun 2026.
Kementerian Sosial menegaskan bahwa pencairan awal tahun didominasi oleh bantuan susulan alokasi 2025, seiring dengan proses penyesuaian dan pembaruan data dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
“Penyaluran bansos dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kesiapan data serta sistem pembayaran,” ujar perwakilan Kementerian Sosial RI dalam keterangan resminya.
Baca Juga: KUR Pertanian Rp300 Triliun Disiapkan Pemerintah untuk Perkuat Ketahanan Pangan 2026
3 Bantuan Sosial yang Cair di Minggu Kedua Januari 2026
Melansir dari channel Youtube @Sukron Channel, pada periode ini, terdapat tiga jenis bansos yang terpantau mulai masuk ke rekening penerima di sejumlah daerah. Ketiganya merupakan bantuan susulan bagi KPM yang sebelumnya belum menerima haknya.
1. Program Indonesia Pintar (PIP) atau KIP
Bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) mulai dicairkan di beberapa wilayah, salah satunya Provinsi Aceh melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).
Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), dana bantuan yang diterima mencapai Rp450.000 per siswa. Pencairan ini merupakan alokasi susulan tahun 2025, khususnya bagi siswa yang masuk melalui jalur aspirasi.
Pemerintah menegaskan bahwa PIP bertujuan menjaga akses pendidikan anak dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah akibat kendala ekonomi.
2. PKH (Program Keluarga Harapan) Susulan
Selain PIP, PKH susulan tahap 4 tahun 2025 juga mulai dicairkan. KPM yang di sistem SIKS-NG sudah berstatus Standing Instruction (SI) atau Surat Perintah Membayar (SPM) memiliki peluang besar menerima dana pada minggu ini.
PKH menyasar keluarga miskin dan rentan dengan komponen ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.
“PKH merupakan bantuan bersyarat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan,” jelas Kemensos dalam panduan resminya.
3. BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai Susulan
BPNT atau bantuan sembako juga termasuk dalam daftar bansos yang cair. Bantuan ini merupakan alokasi akhir 2025 yang sempat tertunda dan kini kembali diproses untuk penerima susulan.
Dana BPNT disalurkan melalui rekening atau kartu elektronik dan digunakan untuk membeli bahan pangan pokok di e-Warong yang telah bekerja sama dengan pemerintah.
Baca Juga: KUR Bank DKI 2026 Resmi Dibuka: Simak Plafon Rp1–Rp500 Juta, Bunga Rendah, dan Cara Daftarnya
Program Bantuan Sosial yang Dipastikan Berlanjut Sepanjang 2026
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memastikan sejumlah program bansos tetap berjalan sebagai bagian dari perlindungan sosial nasional.
Bantuan Pangan Beras 10 Kilogram
Program bantuan beras 10 kg dipastikan berlanjut dengan rencana penyaluran selama empat bulan atau total 40 kg per KPM. Penyaluran diproyeksikan berlangsung menjelang Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri untuk menjaga daya beli masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis
Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyasar siswa SD hingga SMA, tetapi juga balita dan ibu hamil. Ke depan, program ini akan diintegrasikan dengan bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas tunggal.
Sekolah Rakyat
Melalui Kementerian Sosial, pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis berasrama bagi anak dari keluarga miskin ekstrem (Desil 1 dan 2). Seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan dasar siswa ditanggung negara.
Tips bagi KPM agar Tidak Ketinggalan Pencairan
Pengamat bansos dari Sukron Channel menyarankan KPM untuk rutin memantau saldo rekening melalui mobile banking.
“Cek saldo lewat ponsel jauh lebih praktis dibanding bolak-balik ke ATM, apalagi jika dana belum masuk,” ujarnya.
Untuk bansos tahap pertama 2026, masyarakat diminta bersabar karena pembaruan data SIKS-NG masih berlangsung. Pemerintah mengimbau agar KPM memastikan data kependudukan tetap aktif dan sesuai.
