KPM yang telah menerima saldo bantuan diingatkan untuk tidak menunda penarikan dana. Pemerintah mengonfirmasi bahwa saldo bansos yang terlalu lama mengendap di rekening KKS berpotensi ditarik kembali ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Longgarkan Pinjaman PEN Daerah, Sejauh Mana Dukungan Fiskal untuk Pemulihan Sumatra?
Kebijakan ini bertujuan memastikan bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat.
“Bansos bersifat sementara dan harus digunakan sesuai tujuan program. Jika dibiarkan terlalu lama tanpa transaksi, saldo dapat dikembalikan ke negara,” demikian penegasan resmi dari pemerintah.
Transparansi dan Validasi Data Jadi Kunci Penyaluran Bansos 2026
Pada 2026, pemerintah terus memperkuat akurasi data penerima melalui pemutakhiran DTKS dan integrasi dengan data kependudukan.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus meminimalisasi kendala pencairan seperti rekening pasif atau data ganda.
Masyarakat juga diimbau aktif melaporkan perubahan kondisi ekonomi melalui pemerintah desa atau kelurahan agar dapat diproses dalam pembaruan data berikutnya.
Pencairan PKH dan BPNT Tahap 4 dengan saldo hingga Rp600.000 telah mulai berjalan di berbagai wilayah Indonesia. Meski belum merata, proses ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan bantuan sosial bagi masyarakat rentan. KPM diharapkan tetap bersabar, rutin memantau saldo, serta memastikan data kepesertaan tetap aktif agar bantuan dapat diterima tanpa kendala.
