“Kita sudah 2005 sampai 2024, ribuan pilkada di provinsi, kabupaten, dan kota. Apa korelasi positifnya? Kalau pemerintahannya tidak bagus, ujungnya apa? Operasi tangkap tangan terus terjadi,” kata Siti Zuhro.
Selain itu, Siti Zuhro juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dan maraknya praktik politik uang yang menurutnya justru merusak fondasi demokrasi. Dalam kondisi tersebut, pilihan langsung atau tidak langsung menjadi kehilangan makna.
Dia menegaskan jika masyarakat hanya digerakkan oleh vote buying, maka itu tidak ada hubungannya dengan membangun peradaban.
"Demokrasi kita jadi kacau,” ucap Siti Zuhro.
Baca Juga: Link Daftar Mudik Gratis Lebaran 2026 Pemprov Jateng Segera Dibuka, Cek di Sini
Dalam kesempatan itu, Siti Zuhro mengingatkan, demokrasi yang dibangun tanpa integritas, penegakan hukum yang kuat, dan kualitas aktor politik yang memadai justru bisa merusak negara.
Ia bahkan menyebut martabat Indonesia di mata negara tetangga ikut terpengaruh oleh praktik demokrasi yang dinilai tidak sehat.
“Jangan sampai kita jadi bahan tertawaan bangsa lain. Dignity bangsa ini harus dibangun. Yang dibedakan bukan muda atau tua, tapi kualitas dan kualifikasinya,” tegas Siti Zuhro.
Selanjutnya, Situ Zuhro mendorong agar penataan ulang sistem pemilu dan pilkada dilakukan secara menyeluruh, tidak sekadar teknis.
Kemudian juga terhubung langsung dengan sistem pemerintahan, perwakilan, dan kepartaian, demi demokrasi yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. (man)
