JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kader muda Partai Golkar, Azisoko Harmoko menyatakan, dukungannya terhadap usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai langkah korektif untuk memperbaiki kualitas demokrasi lokal di Indonesia.
Menurut Azisoko, demokrasi tidak boleh terjebak pada romantisme prosedural, tetapi harus dinilai dari hasil dan dampaknya bagi rakyat.
“Demokrasi itu bukan soal seberapa ramai kita memilih, tapi seberapa tepat kita menghasilkan pemimpin yang bekerja untuk rakyat,” kata Azisoko.
Ia menilai, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung telah menimbulkan banyak persoalan struktural. Biaya politik yang tinggi, praktik politik uang, serta polarisasi masyarakat hingga tingkat desa dianggap sebagai konsekuensi yang semakin sulit dikendalikan.
Baca Juga: Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Tinggalkan Wilayah saat Situasi Darurat
“Fakta di lapangan menunjukkan, pilkada langsung sering kali melahirkan pemimpin yang kuat modal, bukan kuat kapasitas. Ini berbahaya bagi masa depan daerah dan juga bangsa kedepannya,” ujarnya.
Azisoko menyebutkan, DPRD memiliki legitimasi penuh untuk memilih kepala daerah karena anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu legislatif. Oleh karena itu, pemilihan oleh DPRD bukanlah bentuk kemunduran demokrasi, melainkan penguatan sistem perwakilan.
“Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang sah. Ketika mereka memilih kepala daerah, itu adalah mandat rakyat yang dijalankan melalui mekanisme konstitusional,” ucap Ketua PPK Kosgoro 1957 itu.
Selain itu, ia menilai pemilihan langsung oleh DPRD dapat memperbaiki hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif di daerah. Kepala daerah yang lahir dari proses institusional bisa lebih fokus pada program dan kebijakan, bukan balas jasa politik kepada pemodal atau kelompok tertentu.
“Kita butuh kepala daerah yang sibuk bekerja, bukan sibuk mengembalikan modal politik,” katanya.
.jpg)
