Sementara itu, Azisoko juga menyoroti dampak sosial dari pilkada langsung yang kerap memicu konflik horizontal dan perpecahan berbasis identitas.
Menurutnya, demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila seharusnya lebih menekankan musyawarah dan kebijaksanaan.
“Demokrasi Pancasila itu musyawarah, bukan adu kekuatan massa atau adu logistik. Pemilihan oleh DPRD justru lebih dekat dengan jati diri bangsa,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa dukungannya terhadap pemilihan kepala daerah oleh DPRD harus diiringi dengan sistem yang transparan, akuntabel, dan diawasi publik secara ketat.
“Kalau mekanismenya dibuka, diawasi, dan dipertanggungjawabkan ke publik, justru kualitas kepemimpinan daerah akan naik,” tuturnya.
