GAMBIR, POSKOTA.CO.ID – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkritik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terkait polemik Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 Jawa Barat.
Said Iqbal menuding Dedi Mulyadi sebagai “Gubernur Konten” yang dinilai lebih mementingkan pencitraan di media sosial ketimbang berdialog langsung dengan buruh.
Kritik tersebut disampaikan Said Iqbal saat unjuk rasa buruh di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Januari 2026.
Menurut Said Iqbal, tudingan itu didasari sejumlah alasan, salah satunya permintaan agar Dedi Mulyadi mengembalikan nilai kenaikan UMSK 2026 di 19 kabupaten/kota sesuai rekomendasi bupati dan wali kota.
Baca Juga: Perikanan Laut Dinilai Jadi Kunci Ketahanan Pangan Prabowo
“Buruh minta KDM hentikan pencitraan lewat media sosial. Kami ingin warga Jawa Barat dan Indonesia paham bagaimana KDM menggunakan kekuatan medsos untuk menjelaskan versi sepihak,” ujar Said Iqbal saat demo di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Januari 2026.
Ia mengungkapkan, satu-satunya pertemuan antara Dedi Mulyadi dan pimpinan buruh terjadi pada 12 September 2025, jauh sebelum penetapan upah minimum.
Dalam pertemuan tersebut, kata Said Iqbal, Dedi Mulyadi menyatakan tidak akan mengubah satu titik pun dari rekomendasi bupati dan wali kota.
"Faktanya begitu UMSK direkomendasikan 19 kabupaten kota dicoret jenis industrinya dan nilai kenaikan UMSK-nya. Berarti apa? KDM berbohong, itu yang dimaksud oleh kawan-kawan buruh," ucap dia.
Said Iqbal juga menyebut Dedi Mulyadi tidak pernah kembali menemui buruh setelah pertemuan tersebut. Bahkan, janji Sekretaris Daerah Jawa Barat soal adanya perubahan disebut tidak terealisasi.
“Inilah yang kami maksud Gubernur konten. Tidak pernah ketemu buruh, tapi aktif bermain pencitraan,” katanya.
