Masih tingginya konflik agraria menggambarkan tidak semua alih fungsi lahan untuk pembangunan, sudah sepenuhnya selaras dengan kehendak masyarakat.
Selama 2023, 241 konflik agraria terjadi. Naik menjadi 295 konflik agraria dengan luas lahan terdampak 1,1 juta hektar pada 2024. Masyarakat yang terlibat sebanyak 67.436 KK di 349 desa.
Kita berharap konflik yang dilatarbelakangi berbagai hal, seperti ganti rugi yang tak sesuai, negosiasi yang tak sempurna hingga timbal balik yang sepihak, segera dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, penuh kekeluargaan dan tanpa tekanan.
Rakyat sepenuhnya sadar bahwa tujuan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya, tetapi jangan mengabaikan kepentingan warga yang tergusur, masa depannya keluarganya juga perlu menjadi perhatian.
Kita paham betul “jer basuki mawa bea” - segala keberhasilan membutuhkan pengorbanan. Namun, rakyat yang berkorban atas lahannya, tanahnya, kebunnya, tetap harus dilindungi agar tidak menjadi korban ketidakadilan.
Baca Juga: Kopi Pagi: Mengajar dengan Cinta
Kepedulian pemerintah, tak terkecuali Presiden Prabowo Subianto ke lokasi bencana dan berdialog langsung dengan warga korban banjir bandang di wilayah Sumatera, bentuk kehadiran negara melindungi warganya dari kerusakan lingkungan yang dapat memperpuruk kesejahteraan masa depannya.
Yang dibutuhkan kemudian adalah memperbaiki tata kelola lingkungan, mencegah lebih dini dampak kerusakan melalui kebijakan yang prolingkungan. Lebih selektif memberikan izin penguasaan dan pemanfaatan hutan, perkebunan, izin penambangan, alih fungsi lahan guna kepentingan industri. Tentu, disertai dengan penindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran, penyalahgunaan perizinan dan perusak lingkungan.
Maknanya mengatasi masalah lingkungan perlu kebijakan konkret, bukan sebatas gerakan moral berupa ajakan atau imbauan pemerintah, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” dalam media ini.
Masyarakat akan terlibat aktif menjaga lingkungan sekitar, jika kebijakan yang digulirkan pemerintah memihak dan memberi dampak positif bagi kehidupan mereka.
Baca Juga: Kopi Pagi: Menyiapkan Anak Masa Depan
Sebaliknya, jika kebijakan soal lingkungan dirasakan hanya menguntungkan sekelompok/segelintir orang, jangan disalahkan jika sebagian masyarakat lainnya akan berpangku tangan menyaksikan kerusakan lingkungan
