JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Supriyadi, menghadiri Diskusi Kelompok Terpumpun Pemasangan Chattra Candi Borobudur, bertempat di Graha Utama Kementerian Kebudayaan.
Melalui forum tersebut, Supriyadi menyampaikan, bahwa terkait rencana pemasangan chattra di stupa induk Candi Borobudur sudah dilakukan berbagai langkah yang cukup panjang.
“Kami telah melakukan berbagai langkah sesuai aspirasi, kebutuhan, dan harapan umat. Keputusan untuk menunda pemasangan chattra merupakan bagian dari proses kehati-hatian, agar setiap tahapan dapat dipastikan tepat secara regulasi, teknis, maupun nilai-nilai keagamaan dan pelestarian cagar budaya,” jelas Dirjen pada Rabu, 3 Desember 2025.
Supriyadi juga menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait terlebih-lebih dengan perubahan Kementerian dan Lembaga yang akan terkait dalam proses rencana pemasangan chattra ke depan.
Baca Juga: Belajar dari Pengalaman BAZNAS, Bimas Buddha Dorong Penguatan Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan
“Melalui pertemuan dan diskusi hari ini, kami berharap lahir pemahaman bersama dan pencerahan, sehingga harapan umat Buddha dapat terwujud dengan baik, tertata, dan sesuai ketentuan,” harapnya.
Menurut Dirjen bahwa ketiadaan chattra pada stupa induk dapat dianalogikan seperti "raja tanpa mahkota". Oleh karenanya, pemasangan kembali chattra dianggap penting untuk menyempurnakan fungsi spiritual Candi Borobudur sebagai pusat peribadatan dan ziarah dunia.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, merespons positif digelar focus discussion group antarintansi yang membahas rencana pemasangan chattra di Candi Borobudur.
Dia berharap, diskusi yang digelar saat ini bisa lebih mengerucut dan kuat karena pemerintah sejak 2024 sudah memiliki institusi yang khusus mengurusi soal kebudayaan, yakni Kementerian Kebudayaan.
Bahkan, ketika mendampingi kunjungan Presiden Prancis Macron di Borobudur akhir Mei (2025) lalu, Presiden Prabowo Subianto juga menanyakan soal perkembangan rencana pemasangan chattra.
“Untuk itu kami sangat mendengarkan aspirasi umat Buddha melalui Ditjen Bimas Buddha yang secara pemerintahan mewakili umat Buddha di Indonesia. Ini menjadi perhatian utama,” terangnya.
