POSKOTA.CO.ID - Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @inul.d, Inul menyampaikan simpati mendalam kepada korban bencana di Aceh dan wilayah lain di Sumatera.
“Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga kita di Aceh dan bagian Sumatra yang lain. Ya Allah. Tidak bisa berkata-kata…” tulisnya, dikutip pada Rabu, 3 Desember 2025.
Selain menyatakan duka, Inul juga menyoroti fenomena pencitraan yang muncul saat bencana, ketika sejumlah pejabat atau figur publik datang ke lokasi bencana, lalu mempublikasikan aktivitas mereka.
Menurut Inul, hal itu menunjukkan “kemunduran” apabila dijadikan alat memperkaya diri, sementara korban terus menderita. Ia menegaskan bahwa jika penanganan bencana benar-benar serius, maka aksi nyata dan cepat dari negara, bukan sekadar “foto-foto” dan liputan yang dibutuhkan.
Baca Juga: Siapa Sosok Ferry Irwandi? Viral Kumpulkan Donasi Banjir Sumatera Rp10,3 M
Gambaran Bencana di Sumatera: Skala Kerusakan dan Korban
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda bagian utara Pulau Sumatera termasuk provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tergolong luar biasa luas.
Data terkini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa korban meninggal telah mencapai 753 jiwa, sementara 650 orang dilaporkan hilang, dan 2.600 orang terluka. Total warga terdampak diklaim mencapai 3,3 juta jiwa.
Kerusakan fisik juga masif: ribuan rumah rusak parah, fasilitas umum seperti jembatan, sekolah, dan fasilitas ibadah banyak yang hancur atau rusak berat. Infrastruktur vital lumpuh, banyak daerah sempat terisolasi, menyulitkan akses bantuan ke lokasi terdampak.
Situasi ini menggambarkan betapa krusialnya respons cepat dan terkoordinasi baik dari pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat untuk penyelamatan korban, penyaluran bantuan, dan mitigasi dampak jangka panjang.
Etika Figur Publik dalam Krisis
Keluhan Inul terhadap “pencitraan” di masa bencana mengandung pesan moral dan sosial yang penting. Menurutnya, ketika pejabat atau figur publik datang ke lokasi bencana, seringkali efeknya tak lebih dari sekadar dokumentasi media.
Padahal, yang dibutuhkan saat situasi darurat adalah “action” nyata — bantuan kemanusiaan, logistik, koordinasi penyelamatan, bukan sekadar liputan foto atau video yang bisa menjadi sorotan publik.
Dalam konteks ini, kritik Inul mengarah pada bagaimana kadang bencana menjadi ajang oportunistik: memperbaiki citra politik atau personal dengan konten emosional. Ia menyebutkan bahwa jika terus seperti itu menjadikan bencana sebagai alat popularitas maka kemajuan bangsa akan tertunda: “yang kaya makin kaya, yang miskin sampai meninggal.”
Pernyataan semacam ini menggugah pertanyaan: Sejauh mana figur publik dan pejabat harus bertanggung jawab secara etis ketika hadir di tengah bencana? Apakah kehadiran mereka membuahkan solusi nyata bagi korban, atau sekadar panggung untuk publikasi?
Respons Pemerintah dan Bantuan ke Lokasi
Di luar kritik sosial, upaya penanganan terhadap bencana di Sumatera terus berlangsung. Untuk daerah-daerah yang masih terisolasi akibat banjir dan longsor seperti beberapa wilayah di Kementerian Sosial RI (Kemensos) melaporkan bahwa bantuan logistik dikirim melalui kapal dan helikopter. Prioritas diberikan pada daerah-daerah sulit dijangkau agar bantuan bisa cepat sampai ke korban terdampak.
Distribusi bantuan meliputi makanan siap saji, pakaian, obat-obatan, tenda pengungsian, matras, beras, dan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, dapur umum dibangun, dan tim tanggap bencana dikerahkan untuk mendukung proses evakuasi dan penyelamatan.
Upaya ini menunjukkan bahwa di tengah krisis, respons cepat dan logistik tepat sangat vital — namun tantangannya tetap besar, terutama di wilayah terpencil atau setelah kerusakan parah pada infrastruktur.
Baca Juga: Korban Bencana Sumbar Terus Bertambah, DVI Percepat Identifikasi
Pernyataan Inul Daratista membuka ruang refleksi penting tentang bagaimana kita, sebagai bangsa, menghadapi bencana besar baik secara struktural, moral, maupun sosial. Beberapa poin kunci yang bisa diambil:
Kehadiran figur publik tidak cukup hanya dalam bentuk kehadiran fisik untuk media; yang dibutuhkan adalah kontribusi nyata dan berkelanjutan.
Krisis harus menjadi momentum solidaritas dan aksi kolektif, bukan ajang pencitraan.
Pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan korban mendapat bantuan cepat dan memadai dari evakuasi, logistik, hingga pemulihan jangka panjang.
Publik juga perlu kritis terhadap narasi di media sosial atau liputan media membedakan mana aksi tulus dan mana yang sekadar citra.
Dalam konteks bencana di Sumatera, jutaan orang terdampak, ribuan rumah rusak, dan korban jiwa sangat besar. Menghadapi tragedi ini, kecepatan, keseriusan, dan rasa kemanusiaan harus menjadi prioritas utama bukan eksposur demi sorotan.
