“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, melainkan persoalan moral, budaya, dan tata kelola. Ia merusak kepercayaan publik, menghambat pelayanan, memperlebar kesenjangan sosial, dan menggerogoti kualitas pembangunan,” katanya.
Ia menegaskan, korupsi telah merampas hak rakyat terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, tidak akan ada pemerintahan yang benar-benar berhasil melayani rakyatnya apabila praktik korupsi masih terjadi.
Andra juga menyoroti pentingnya dunia pendidikan sebagai ruang strategis membangun ekosistem antikorupsi sejak dini. Untuk itu, nilai-nilai integritas dan keteladanan harus ditanamkan sejak dini di sekolah-sekolah.
“Sekolah harus menjadi zona integritas. Tidak boleh ada ruang praktik korupsi, pungutan liar, atau penyalahgunaan wewenang dalam dunia pendidikan. Nilai integritas tidak lahir dari ceramah semata, tetapi dari keteladanan,” tuturnya.
Sementara itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Banten terus memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga pengawasan dan evaluasi.
Baca Juga: Motif Pembunuhan Pria Dalam Plastik di Cikupa Tangerang, Pelaku Sakit Hati Diludahi
“Banten harus maju, adil, merata, dan tidak korupsi. Itu visi yang terus kita dengungkan sebagai pengingat bagi seluruh aparatur,” ucap dia.
Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Forkopimda, jajaran OPD, pelajar, tenaga pendidik, serta berbagai elemen masyarakat.
