JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung sedang dilakukan. Namun, proyek tersebut memicu kekhawatiran warga terkait ganti rugi.
Debby Anggraini, 47 tahun, warga Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, menilai, keterlibatan broker dalam urusan ganti rugi pembebasan lahan berpotensi memberatkan masyarakat. Menurutnya, pihak broker diyakini bisa mematok potongan banyak.
"Lucunya gini, mungkin ini kalau pemerintahnya dari sana, dia orangnya minta nih 1 meter 7 juta, sama pemerintah mungkin langsung dibayar, tapi kan ini broker, mafia tanah yang turun," kata Debby, Senin, 24 November 2025.
Ia mencontohkan, jika tanah seluas 301 meter persegi dibayar Rp8 juta per meter dan dipotong 20 persen, uang yang diterima sedikit. Sementara itu, uang ganti rugi pembebasan lahan harus dibagikan kepada empat keluarga.
Baca Juga: Terkait Normalisasi Kali Ciliwung, Pengamat Tata Kota Ingatkan Pentingnya Kejelasan Status Tanah
"Kalau ini potongannya 20 persen, uang kita sisa separuh, belum nanti potongan pajak. Jadi artinya dari pemerintah sendiri belum ada omongan berkait berapa per meter? Belum, belum ketahuan sampai sekarang," ucapnya.
Lebih lanjut, Debby menyampaikan, sebagian besar tetangganya sudah menyetujui dan menandatangani kesepakatan tanpa tahu nominal ganti rugi per meter.
"Awalnya suami saya kurang tanggap. Cuek. Ngandelin abangnya yang jadi RT. Abangnya ini sama dia bertolak belakang. Malah dia nyuruh buru-buru tanda tangan," ujarnya.
"Harusnya kan ini mikir ke depan, nanti nasib adik-adik gue gimana. Ini enggak. Buruan, tanda tangan. Kalau nggak tanda tangan, buru-buru. Nanti diusir pemerintah, enggak dapet apa-apa," tuturnya.
Baca Juga: Normalisasi Ciliwung, Warga Terdampak Belum Dapat Nilai Ganti Rugi Pembebasan Lahan
Sementara itu, warga sudah dibuatkan rekening untuk menampung uang ganti rugi lahan tanpa tahu jumlah nominal.
