“Belum lagi mengatur pola distribusinya, masuk dan keluar gudang, kepada siapa beras didistribusikan. Sementara kita tahu masalah ini ditangani kementerian tersendiri,” kata Yudi.
“Itulah perlunya kebijakan satu atap, terintegrasi dan fokus menangani regulasi pangan nasional dari hulu hingga hilir melalui satu kementerian,” ujar Heri.
“Jika tambah kementerian berarti tambah anggaran dong,” celetuk Yudi.
“ Itu tidak bisa dihindari. Bikin dewan pangan atau lembaga baru juga tambah anggaran. Kini dihadapkan kepada pilihan mana yang lebih efektif baik dari sisi anggaran maupun kelembagaan,” urai mas Bro.
“Membikin lembaga baru yang akan menambah panjang mata rantai birokrasi atau menyatukan dengan memotong rantai birokrasi.Ini juga soal pilihan,” ujar Heri. (Joko Lestari).
