Selain fokus pada pembatasan, pemerintah juga menekankan pentingnya membangun kembali iklim sosial yang positif. Presiden Prabowo, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, mendorong penguatan kegiatan kemasyarakatan dan ekstrakurikuler.
“Beliau juga tadi membahas bagaimana karang taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali,” ujar Prasetyo.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang dan wadah positif bagi generasi muda, sekaligus meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sekolah terhadap aktivitas mencurigakan.
Larangan Game Bernuansa Kekerasan Bukan Hal Baru
Kebijakan untuk mengawasi game online yang dianggap bermasalah sebenarnya bukan kali pertama digulirkan.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, telah melarang permainan Roblox karena dinilai mengandung unsur kekerasan.
Larangan itu disampaikannya saat meninjau program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di SDN Cideng 02, Jakarta Pusat, Senin, 4 Agustus 2025.
Baca Juga: Pemerintah Kaji Pembatasan Game Online dan Anti-Bullying Usai Ledakan SMAN 72 Jakarta, Soroti PUBG
“Itu mungkin banyak kekerasan ya di game itu, kadang-kadang anak-anak ini tidak memahami bahwa yang mereka lihat itu sebenarnya sesuatu yang tidak nyata,” kata Abdul Mu'ti. “Sehingga karena itu kadang-kadang praktik kekerasan yang ada di berbagai game itu, itu memicu kekerasan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak,” lanjutnya.
Merespons hal tersebut, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa opsi pemblokiran terhadap situs atau aplikasi game online yang dianggap melampaui batas, termasuk Roblox dan PUBG, terbuka lebar.
“Kalau memang kita merasa sudah melewati batas, apa yang ditampilkan di situ memengaruhi perilaku adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025
Rencana pembatasan game online ini kini tengah digodok lebih lanjut, menandai langkah proaktif pemerintah dalam merespons isu keamanan dan pengaruh konten digital terhadap generasi muda.
