BEKASI SELATAN, POSKOTA.CO.ID - Sebanyak 11.666 pekerja rentan di Kota Bekasi resmi mendapat perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Program ini menjadi yang pertama di Provinsi Jawa Barat.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Ahmad Fauzan mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen Pemkot dalam memberikan jaminan perlindungan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang rawan secara ekonomi.
“Program ini baru pertama kali untuk pelindungan pekerja rentan di Kota Bekasi. Sebelumnya Pak Wali juga bilang, ekosistem di lingkungan Pemkot Bekasi sudah terlindungi mulai dari non-ASN, tenaga pendidik, kader posyandu, PKK, Linmas, hingga RT dan RW dengan jumlah total 43.000 peserta,” kata Fauzan saat ditemui di Pemkot Bekasi, Rabu, 5 November 2025.
Menurut Fauzan, kelompok pekerja rentan yang menjadi sasaran program meliputi ojek pangkalan, ojek online, sopir organda, pelaku UMKM, pedagang kaki lima (PKL), serta penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Seluruh calon peserta telah melalui proses penjaringan dan seleksi berdasarkan data dari Dinas Sosial.
Baca Juga: Pemkot Bekasi Luncurkan Program UJC, 11.666 Pekerja Rentan Dapat Perlindungan Jamsostek
“Kami padukan dengan data DTKS yang ada di Dinas Sosial. Prioritasnya warga di desil 1 sampai 3, dan bila kuotanya masih tersedia, akan diperluas hingga desil 5,” ujarnya.
Fauzan mengatakan, program perlindungan ini mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), yang seluruh pembiayaannya bersumber dari APBD Kota Bekasi Tahun 2025.
“Iya, dibayar oleh APBD. Ditambah lagi dengan yang hari ini ada 11.666 peserta, jadi totalnya sekitar 54.000 peserta,” ucap dia.
Hingga Desember 2025, Pemkot Bekasi telah menggelontorkan dana sekitar Rp580 juta untuk mendukung program ini. Namun, tingkat ketercapaian atau cover rate baru sekitar 44 persen dari total sasaran.
Baca Juga: Bekasi Kaji WFH untuk ASN, Wali Kota: Harus Efisien dan Tak Ganggu Pelayanan Publik
“Dari 11 ribu itu, yang terserap baru 44 persen. Artinya masih banyak yang bisa dijangkau. Saat ini prioritasnya tetap pada pekerja rentan di kategori desil 1 sampai desil 5,” katanya.
