Bangun Tatanan Pemerintahan yang Bersih, DPRD dan Kejari Kabupaten Bogor Perkuat Sinergitas

Kamis 30 Okt 2025, 21:27 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara menerima kunjungan Kejari Kabupaten Bogor, Denny Achmad. (Sumber: Dok DPRD Kabupaten Bogor)

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara menerima kunjungan Kejari Kabupaten Bogor, Denny Achmad. (Sumber: Dok DPRD Kabupaten Bogor)

CIBINONG, POSKOTA.CO.ID - DPRD Kabupaten Bogor memperkuat sinergitas dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, dalam pemberantasan korupsi.

Hal tersebut ditekankan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, setelah pertemuan antara Sastra dengan Kepala Kejari Kabupaten Bogor, Denny Achmad di ruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Bogor, pada Kamis, 31 Oktober 2025.

Keduanya membahas langkah kolaboratif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Sastra mengatakan sinergi antara DPRD dan Kejari menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami sangat mengapresiasi silaturahmi dari Pak Kajari. Sinergi antara DPRD dan Kejaksaan sangat penting, terutama dalam memastikan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan sesuai aturan serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Sastra, Kamis, 31 Oktober 2025.

Baca Juga: DPRD Kabupaten Bogor Panggil Pihak Desa dan Camat Terkait Kasus Lahan Diagunkan ke Bank

Ia menegaskan, pihaknya akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan agar terhindar dari potensi penyimpangan.

Menurut Sastra, kolaborasi lintas lembaga perlu diperkuat untuk mendorong pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Achmad, menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung upaya pembangunan daerah yang transparan dan bebas korupsi.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah bersama DPRD. Kejaksaan memiliki peran strategis dalam pengawasan hukum agar setiap langkah pembangunan berjalan sesuai koridor hukum,” kata Denny.


Berita Terkait


News Update