Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kantor pos di wilayah Lumajang tampak lengang, tanpa antrean penerima bantuan. Petugas pos pun mengaku belum menerima instruksi ataupun daftar nama penerima bantuan.
Hal serupa juga ditemukan di beberapa wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Petugas Kantor Pos Jatinegara, Luki, mengatakan belum bisa memastikan jadwal pencairan karena data penerima belum diterima dari pemerintah pusat.
“Kami masih menunggu data dari pusat. Ada warga yang datang menanyakan, tapi belum bisa dilayani,” jelasnya.
Sementara itu, Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, juga belum menerima perintah resmi untuk menyalurkan BLT Kesra. Suasana kantor pos terpantau sepi, hanya ada beberapa warga yang datang untuk layanan pos reguler.
“Kami belum mendapatkan instruksi dari Kemensos,” ujar salah satu petugas.
Langkah Pemerintah: Pengawasan dan Evaluasi
Pemerintah memastikan akan memperkuat koordinasi antara Kemensos, pemerintah daerah, dan lembaga penyalur agar proses distribusi berjalan lancar. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap wilayah yang mengalami keterlambatan penyaluran.
Selain itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya dengan informasi palsu atau oknum yang mengatasnamakan Kemensos, terutama yang meminta biaya administrasi atau data pribadi melalui pesan singkat dan media sosial.
Penerima bantuan disarankan untuk mengecek status penerimaan BLT melalui situs resmi Kemensos atau datang langsung ke kantor desa dan kantor pos terdekat.
Tujuan Program dan Dampak Ekonomi
Program BLT Kesra 2025 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Dengan nilai bantuan Rp900.000 per keluarga, diharapkan masyarakat penerima bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan anak.
Pakar ekonomi sosial dari Universitas Indonesia, Dr. Aditya Rahman, menilai bahwa kebijakan BLT memiliki dampak positif jangka pendek terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga. Namun, ia menekankan pentingnya program pendampingan ekonomi produktif agar penerima dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.
“BLT efektif untuk meredam gejolak ekonomi jangka pendek, tapi perlu disertai program pemberdayaan agar penerima bisa mandiri secara ekonomi,” ujarnya.
.jpg)
