“Kami hanya memproses sesuai kebutuhan yang diajukan instansi. Keputusan akhir tetap berdasarkan pembahasan lintas kementerian dan arahan Presiden,” ujar pejabat BKN.
Formasi Disesuaikan dengan Pegawai yang Pensiun
Selain menghitung kebutuhan instansi, pemerintah juga memperhitungkan jumlah PNS yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga komposisi ideal ASN tanpa menambah beban anggaran secara berlebihan.
Rini Widyantini menjelaskan bahwa program prioritas nasional akan menjadi acuan dalam menentukan bidang dan jumlah formasi yang dibuka. Misalnya, kebutuhan guru, tenaga kesehatan, dan ASN digital masih menjadi prioritas utama.
“Kebijakan penerimaan CPNS akan disesuaikan dengan arah program Presiden Prabowo, agar formasi yang dibuka benar-benar relevan dan mendukung prioritas pembangunan nasional,” tegasnya.
Isu 400 Ribu Formasi Tidak Benar
Beredarnya kabar bahwa pemerintah akan membuka 400 ribu formasi CPNS 2026 rupanya tidak memiliki dasar resmi. Baik BKN maupun Kemenpan RB telah membantah rumor tersebut. Hingga saat ini, belum ada keputusan final terkait angka pasti formasi yang akan dibuka.
Sumber internal menyebut, pemerintah justru tengah menerapkan kebijakan “zero growth” bahkan “minus growth” untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien.
Artinya, rekrutmen hanya dilakukan untuk menggantikan pegawai yang pensiun atau mengisi posisi strategis tertentu, bukan untuk menambah jumlah ASN secara besar-besaran.
Kebijakan ini juga sejalan dengan transformasi birokrasi menuju pemerintahan digital, di mana sebagian tugas administratif akan diotomatisasi dengan teknologi.
Fokus pada ASN Digital dan Pelayanan Publik
Rencana rekrutmen CPNS 2026 akan difokuskan pada penguatan kompetensi ASN digital, transformasi pelayanan publik, serta kebutuhan SDM di sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Hal ini selaras dengan program reformasi birokrasi yang diusung Presiden Prabowo untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, responsif, dan berbasis data.
“Ke depan, ASN harus adaptif terhadap perubahan teknologi dan mampu mendukung pelayanan publik yang cepat dan transparan,” jelas Rini.
Dukungan DPR dan Daerah
Sejumlah anggota DPR RI juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan rekrutmen CPNS 2026, selama prosesnya dilakukan secara transparan dan berbasis kebutuhan nyata. Pemerintah daerah pun diharapkan aktif mengajukan formasi sesuai dengan analisis kebutuhan tenaga kerja di wilayahnya.
