“Tetap dikasih pupuk seadanya. Mungkin ada di antara petani, yang ngutang pupuk dari tengkulak. Intinya keterlambatan pupuk bisa berakibat buruk bagi kehidupan para petani,” kata Heri.
“Lantas bagaimana peran kementerian yang lain?,” kata Yudi.
“Boleh jadi akan tetap memberikan masukan sesuai fungsi dan tugasnya, tetapi tidak untuk memberikan persetujuan. Begitu juga gubernur dan bupati atau wali kota,,” kata mas Bro.
“Bisa saja para gubernur dan bupati atau wali kota yang akan mendata dan melaporkan akan kebutuhan pupuk para petani di wilayahnya melalui dinas pertanian setempat,” urai Heri.
“Yang jelas, yang lebih tahu kebutuhan pupuk adalah para petani sendiri. Berapa jumlahnya, kapan waktu tepat dibutuhkan, bukan pihak lain,” ujar Yudi.
“Karena regulasi lebih pendek, yang terpenting kemudian adalah pengawasan sehingga distribusi pupuk, selain cepat, juga tepat sasaran. Jangan cepat, tetapi tidak tepat, ujung – ujungnya yang dirugikan para petani itu sendiri,” kata mas Bro. (Joko Lestari)
