“Yang viral kemarin itu benar, mereka belajar sambil lesehan di satu kelas. Ini sangat memprihatinkan,” kata dia.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak pembangunan lanjutan USB SMPN 62 Kota Bekasi paling lambat dilakukan pada 2026.
“Kami sepakat pendidikan adalah prioritas dalam membangun SDM berkualitas. Maka dari itu, kami pertanyakan kembali perencanaan dan pengawasan terhadap sekolah negeri yang terbengkalai seperti ini,” ujar dia.
Baca Juga: Diduga Korban Penusukkan, OB di Bekasi Tewas Bersimbah Darah
Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan tindak lanjut konkret agar sekolah tersebut segera ditangani.
“Kami juga akan melakukan audit untuk memastikan apakah bangunan ini masih layak atau tidak. Kami khawatir ada potensi bencana jika tidak segera ditangani. Pemerintah jangan menunggu viral dulu baru bertindak,” tutur dia.
Ia menilai, kondisi SMPN 62 menjadi bukti lemahnya birokrasi dalam mempercepat pembangunan pendidikan di Kota Bekasi.
“Saya kira ini akibat dari penundaan birokrasi yang membuat pembangunan selalu tertunda. Kami minta jangan ada lagi alasan apapun yang akhirnya menjadikan anak-anak korban dari kelalaian pemerintah,” katanya. (cr-3)
